Mendagri evaluasi 21 kepala daerah penolak BBM naik

Sejumlah kepala daerah menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan ada kepala daerah yang turun ke jalan memimpin demo. Kini Kemendagri sedang mengevaluasi kepala daerah yang dinilai membangkang tersebut."Bukan 4, tapi 21 kepala daerah saat ini kami sedang lakukan evaluasi," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di kantornya, Kamis (28/3).Menurut Gamawan, tidak semua kepala daerah secara murni menolak kenaikan harga BBM. Ada juga yang menolak karena ingin menyelamatkan diri. "Jadi semua kepala daerah tidak secara murni menolak kenaikan BBM, ada yang dipaksa tandatangani demi menyelamatkan diri," katanya.Mengenai sanksi kata Gamawan, kalau melanggar etika penyelenggaraan pemerintah akan mendapat teguran. Aturan itu tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah."Teguran, mengingatkan sesuai kewenangan Kemendagri karena itu kewajiban kita pada daerah," tuturnya.Gamawan juga belum memastikan apakah kepala daerah yang membangkang akan dicopot. "Kita lihat kalau sudah ada undang-undang tentu kita akan lakukan evaluasi lebih jauh lagi," katanya,Seperti diketahui beberapa kepala daerah Wali Kota Malang Peni Suparto, Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH memimpin aksi menolak kenaikan harga BBM pada Selasa (27/3).