KPUD DKI antisipasi pemilih siluman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menjamin dalam Pemilihan Gubernur(Pilgub) DKI Jakarta periode 2012-2017 mendatang akan aman dari para pemilih siluman. KPUD DKI telah mempersiapkan strategi untuk mencegah terjadinya pemilih siluman."Kalau pemilih siluman itu kan kaitannya biasanya dengan adanya pemilih data dobel. Bahkan bukan hanya dobel tapi  sudah multiple dan seterusnya," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU DKI Jakarta, Jamaluddin F Hasyim di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan Jakarta Pusat, Rabu (14/3).Selain itu Jamaluddin juga melihat, sekarang ini metode pemutakhiran data pemilih sudah lebih baik."Pertama, kami (KPU) sekarang sudah mengembangkan software untuk warga agar dapat mengecek dari data base yang ada di kami secara langsung dan secara online. Selain itu, yang kedua sekarang ini daftar pemilih sementara setelah dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 30 hari melalui door to door itu, data pemilih sementaranya sekarang sudah bisa dilihat di kantor RW atau RT," kata Jamaluddin.Menurut Jamaluddin, dapat dilihatnya hasil data pemilih sementara yang kini bisa dilihat di kantor RW atau RT selain di Kelurahan, adalah untuk menjangkau masyarakat bisa lebih dekat."Sesudah itu yang ketiga, kami ada stiker terdaftar sebagai pemilih di setiap rumah. Jadi setelah didatangi oleh Petugas Pemutakhiran Data Tetap (PPDT) selanjutnya petugas akan menempel stiker tersebut di setiap rumah, sehingga akan ketahuan rumah mana atau keluarga mana yang belum mendaftar atau belum terjangkau sebagai pemilih. Jadi ini sebagai alat cek juga kepada yang bersangkutan," tambah Jamaluddin.Lanjut Jamaluddin, sekarang ini menurutnya, untuk penetapan Data Pemilihan Tetap (DPT) justru adanya di Panitia Pemilihan Suara (PPS). "Jadi kalau dulu kan naik keatas ke KPU Kota kemudian baru PSS menerima hasil DPT, yang lama memang begitu konstruknya dan seterusnya sampai pemilu 2009," sambung Jamaluddin.Namun Jamaluddin menjelaskan, untuk yang sekarang ini PPS sendiri sudah bisa langsung menetapkan DPT. "Ini untuk dari sisi PPS agar bisa menjadi subjek hukum yang besar. Jadi ke atas itu hanya rekabnya saja, kalau dahulu kan keatas dulu dari KPU Kota baru ke bawah," tandas Jamaluddin.Jamaluddin pun optimistis, pendataan DPT untuk Pilgub DKI tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. "Ya kita optimistis," tutup Jamaluddin.