Ratusan Siswa Keracunan MBG: Bupati Garut Kumpulkan Penyelenggara Bahas Kualitas Makanan Gratis

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin segera mengumpulkan penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden ratusan siswa keracunan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas MBG Garut dan mencegah kejadian serupa.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Ratusan Siswa Keracunan MBG: Bupati Garut Kumpulkan Penyelenggara Bahas Kualitas Makanan Gratis
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin segera mengumpulkan penyelenggara Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden ratusan siswa keracunan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas MBG Garut dan mencegah kejadian serupa. (Merdeka.com)

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengambil langkah cepat menanggapi insiden keracunan makanan massal yang menimpa ratusan siswa. Ia segera mengumpulkan seluruh penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pertemuan ini bertujuan membahas kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Keputusan ini menyusul laporan ratusan siswa di Kecamatan Kadungora yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG. Kejadian ini terjadi pada Selasa (16/9) lalu, menyebabkan banyak siswa harus menjalani perawatan medis. Pemkab Garut berupaya keras mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Insiden ini menarik perhatian tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan anggota DPR RI. Fokus utama adalah memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Langkah proaktif Bupati diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program gizi ini.

Tindak Lanjut Insiden Keracunan Massal

Bupati Abdusy Syakur Amin telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera mengumpulkan pihak SPPG. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut langsung dari insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kadungora. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga kualitas dan keamanan makanan.

"Yang pasti kami sudah meminta ke Pak Sekda untuk mengumpulkan SPPG," kata Bupati kepada wartawan di Garut, Kamis. Ia menambahkan bahwa Pemkab Garut dan pemerintah pusat terus berupaya membenahi sistem. Salah satu caranya adalah meminta SPPG untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.

Kasus dugaan keracunan MBG ini tidak hanya menjadi perhatian Pemkab Garut semata. Sejumlah kementerian juga turut menyoroti kejadian ini secara serius, bahkan anggota DPR RI berencana datang langsung ke Garut untuk memantau situasi. Dari data yang terkumpul, sebanyak 657 orang terdeteksi mengalami gejala keracunan, namun saat ini kondisi mereka sudah sehat kembali dan tidak ada lagi yang dirawat.

Pentingnya Prosedur dan Uji Laboratorium

Bupati Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus selalu menempuh prosedur yang berlaku dan standar yang ketat. Ia menyebutkan bahwa kewenangan terkait standar gizi dan keamanan makanan berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). "Saya yakin BGN juga punya prosedur tertentu yang dilakukan untuk menjamin semua itu, sesuai dengan aturan," ujarnya, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Dinas Kesehatan Garut sebelumnya mendeteksi jumlah korban yang mengalami gejala keracunan sebanyak 657 orang. Dari jumlah tersebut, 19 orang di antaranya sempat dirawat medis di fasilitas kesehatan setempat. Beruntung, saat ini seluruh korban sudah pulih dan kembali sehat tanpa ada laporan komplikasi jangka panjang.

Kejadian bermula pada Selasa (16/9) ketika sejumlah siswa di empat sekolah di Kecamatan Kadungora mulai mengeluhkan sakit. Sekolah-sekolah tersebut meliputi MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari. Gejala yang dialami siswa cukup beragam, meliputi pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan yang disajikan di sekolah sebagai bagian dari program MBG.

Dinkes Garut telah mengambil langkah cepat dengan mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi korban. Sampel tersebut telah dikirim untuk dilakukan uji laboratorium guna mengetahui penyebab pasti keracunan. Namun, sudah lebih dari sepekan berlalu, hasil uji laboratorium tersebut hingga saat ini belum dilaporkan ke publik, menimbulkan pertanyaan akan transparansi dan kecepatan penanganan.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi