Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rapat Koordinasi Nasional 2017 Dirjen Politik dan Kemendagri

Rapat Koordinasi Nasional 2017 Dirjen Politik dan Kemendagri Rapat Koordinasi Nasional 2017 Dirjen Politik dan Kemendagri. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Memperhatikan isu isu terkini terkait kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan suasana kondusif. Melalui sinergitas program pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta segenap Komponen Bangsa.

Pemerintah selaku penanggung jawab perlu melakukan upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjamin koridor kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila,UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran yang terkait dengan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum serta kesatuan bangsa di lingkungan pemerintahan, baik dari pusat maupun daerah.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Didi Sudiana mengatakan, yang menjadi dasar diadakannya Rakornas ini adalah Permendagri Nomor 43 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemendagri. Kemudian, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 080.05-597 tahun 2017 tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum Tahun 2017. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.05-598 Tahun 2017 tentang pembentukan panitia daerah penyelenggara kegiatan rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum tahun 2017.

Kegiatan ini kata Didi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara jajaran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam rangka menyamakan persepsi guna menangani berbagai agenda kerja.

"Persiapan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Pembinaan dan pemberdayaan serta monitoring evaluasi terhadap organisasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Didi dalam sambutannya di Yogyakarta, Rabu (20/9) lalu.

Kemudian, Rakornas ini juga untuk memberikan sinergitas antara jajaran pemerintahan dalam rangka penanganan konflik sosial serta penguatan kelembagaan forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, forum kewaspadaan dini masyarakat, pusat pendidikan wawasan kebangsaan serta penanganan narkotika.

"Penguatan karakter bangsa dengan melaksanakan revolusi mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila," ujarnya.

Didi berharap hasil Rakornas dengan tema 'Pemantapan dan Sinergitas Program Pembinaan Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Melalui Upaya Strategis Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Politik dan Suasana Kondusif di Daerah' ini bisa tercapainya persamaan visi dan persepsi. Guna pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Kemudian, terciptanya sinergitas dalam rangka penanganan organisasi masyarakat yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terciptanya kondisi yang positif sebagai upaya penanganan konflik sosial secara bersama serta menguatnya forum-forum bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah. Tercapainya koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk pelaksanaan kegiatan revolusi mental," paparnya.

Didi menjelaskan, peserta sebanyak 525 orang yang berasal dari unsur Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota, Pejabat di lingkungan Kemendagri dan Pejabat di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Rakornas ini dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB ke X, didampingi Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo. Hadir juga dalam pembukaan kegiatan Rakornas ini Forkopimda Provinsi DIY.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

Diisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap

"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung

Baca Selengkapnya
Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto Bicara Sikap PDIP: Di Dalam atau Luar Pemerintahan Demi Kepentingan Rakyat

Hasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Ratusan Relawan Jokowi Deklarasi Dukung PSI dan Gibran, Ketum Projo Hadir

Ratusan Relawan Jokowi Deklarasi Dukung PSI dan Gibran, Ketum Projo Hadir

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengatakan, peta politik Indonesia telah sedikit berubah

Baca Selengkapnya
Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Relawan Jokowi Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi

Relawan Jokowi Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi

Pernyataan Hasto dinilai jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik.

Baca Selengkapnya