Rapat Komisi III-Yasonna disela soal narkoba dan gaet TNI jadi sipir

Merdeka.com - Rapat kerja lanjutan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Komisi III DPR awalnya diduga akan kembali diisi perdebatan antara Yasonna dengan anggota dari fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Utamanya soal sikap Yasonna menerbitkan Surat Ketetapan penetapan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus partai beringin yang sah.

Namun, rapat digelar malam ini justru membahas tentang polemik narapidana yang dengan mudahnya memakai narkoba di dalam penjara. Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abubakar Al Habsyi mengatakan, persoalan mudahnya narapidana mendapatkan narkoba di lembaga pemasyarakatan lebih penting ketimbang membahas soal kisruh Golkar.

"Urusan narkoba lebih berat dari urusan Golkar," kata Abubakar saat interupsi di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Sontak saja mendengar interupsi dari Abubakar tersebut, para peserta rapat yang berada di dalam ruang rapat langsung riuh sambil tepuk tangan. Abubakar melanjutkan interupsinya dan mengutarakan keheranannya dengan keadaan lapas. Yaitu terpidana narkoba justru lebih mudah memakai narkoba ketika sudah berada di dalam penjara.

"Orang masuk (lapas) bukannya tobat tapi malah tambah gila," ujar Abubakar.

Menanggapi interupsi itu, Yasonna mengatakan penyebab mudahnya narkoba masuk ke lapas dikarenakan kurangnya petugas. Yasonna berjanji akan merekrut anggota TNI memasuki masa pensiun buat menjadi petugas lapas.

"Saat TNI yang mau pensiun kita PNS-kan. Ini win win solution. Kita tahu TNI juga terkenal disiplin," kata Yasonna.

Namun, wacana menggunakan pensiunan TNI menjadi petugas lapas ditentang oleh Anggota Komisi III, Mukhamad Misbakhun. Menurut loyalis Aburizal Bakrie itu, TNI tidak boleh terjun ke tugas masyarakat sipil sekalipun sudah purnabakti.

"Ide mengembalikan TNI ke tugas sipil itu perlu dipertimbangkan. Kita seharusnya kembalikan TNI ke profesionalismenya, menjaga pertahanan. Kalau bisa ini jangan dipertimbangkan tapi dibatalkan," kata Misbakhun.