Merdeka.com - Mantan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum kembali tidak memenuhi pemanggilan majelis hakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Tasikmalaya. Para terdakwa tetap meminta pria yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat hadir di persidangan pekan depan.

Hal itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, ‎Senin (11/3). Sedianya, sidang kali ini memeriksa kesaksian Uu yang sudah ditetapkan pemanggilannya oleh Majelis Hakim.

Kepastian tidak hadir itu dibacakan jaksa penuntut umum, Andi Adika Wira. Ia menyebut bahwa Uu menghadiri rapat terbatas sekaligus peresmian terkait National Plastic Action Partnership Indonesia di Jakarta.

Pemberitahuan ketidakhadiran Uu langsung direspon oleh hakim dengan menanyakan keputusan yang akan diambil oleh sembilan terdakwa yang dihadirkan.

Terdakwa Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdulkodir dan terdakwa Maman ‎Jamaludin, selaku Kabag Kesra Pemkab Tasikmalaya tampak melakukan diskusi. Tak berselang lama, semua terdakwa sepakat meminta majelis hakim untuk membuat penetapan kembali Uu pada sidang pekan depan.

"Panggil sekali lagi yang mulia, jika tidak datang lagi, sidang dilanjutkan saja," ujar Maman yang kemudian diamini oleh Abdul Kodir.

Usai sidang, Penasihat hukum Abdulkodir, Bambang Rusmana menyayangkan ketidakhadiran Uu meski telah dipanggil secara resmi. Permintaan agar memanggil Uu sendiri diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa.

"Kami kan meminta menghadirkan beliau sebagai saksi yang meringankan sehingga perkara ini terang benderang. Jika tidak hadir, ini bisa jadi (Uu) seperti mengakui apa yang dikatakan para saksi dan terdakwa," ujar Bambang.

Jaksa Andi Adika Wira, usai persidangan akan melaksanakan penetapan hakim untuk memanggul Uu kembali. "Kami akan laksanakan penetapan hakim untuk kembali memanggil yang bersangkutan," ujar Andi.

Sebelumnya, nama Uu sering disebut di dalam persidangan. Salah satunya disampaikan oleh asisten daerah (Asda) I Kabupaten Tasikmalaya Budi Utarma yang diperintah Uu untuk menyelenggarakan kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pemberian hewan kurban kepada yayasan. Padahal dua kegiatan itu tidak masuk dalam penganggaran Pemkab.

Atas dasar itu, para terdakwa menganggarkan hibah untuk 1.000 lebih penerima di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pencairan pada 21 yayasan bermasalah. Abdulkodir dan delapan terdakwa lainnya terlibat dalam pemotongan dana hibah tersebut sehingga negara rugi Rp 3,9 miliar.

Ke-21 penerima ini mendapat dana hibah dari Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Usai menerima dana hibah via rekening bank, terdakwa Setiawan memotong dana hibah itu hingga 90 persen. Rata-rata, ke-21 penerima yayasan hanya menerima Rp 10 juta hingga Rp 25 juta.

‎Adapun kasus ini melibatkan Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdulkodir, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra, Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Kepala Inspektorat, Ala Rahadian dan Eka Ariansyah selaku ASN di Bagian Kesra. Lalu sisanya dari unsur swasta, Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan. Sembilan terdakwa didakwa Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rhuzanul Ulum tidak bisa menghadiri persidangan karena memenuhi undangan peresmian National Plastic Action Partnership di Jakarta. Undangan tersebut dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam siaran pers tertulis, Kabag Humas dan Keprotokolan Pemprov Jabar, Hermansyah menerangkan bahwa Uu saat ini menjabat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat karena Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tengah menjalani perjalanan dinas ke luar negeri.

Pemprov Jabar juga mengkonfirmasi telah memberitahukan secara resmi ketidakhadiran Uu kepada pihak Pengadilan Negeri Bandung sebagai tanda Uu menghormati proses hukum.

"Surat pemberitahuan resmi ketidakhadiran Wagub sudah dikirimkan ke PN," kata dia.