Rais Aam Tegaskan Gus Yahya Tidak Lagi Ketum PBNU, Kepemimpinan Beralih Penuh

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Miftachul Ahyar, secara tegas mengumumkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Pernyataan penting ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Surabaya.

Keputusan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 26 November 2025, tepatnya pukul 00.45 WIB, menandai berakhirnya kewenangan Gus Yahya dalam menggunakan atribut maupun mengambil keputusan atas nama Ketua Umum PBNU. Kiai Miftachul Ahyar menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi kini sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.

Pernyataan ini mengonfirmasi adanya perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan tertinggi PBNU, yang disebut sebagai keputusan final Syuriah PBNU. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi ke depan.

Sejak tanggal yang ditetapkan, KH Yahya Cholil Staquf secara resmi tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak untuk menggunakan atribut Ketua Umum PBNU. Kiai Miftachul Ahyar menekankan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

"Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam," kata Kiai Miftachul Ahyar saat konferensi pers. Hal ini berarti setiap penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum oleh Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi hukum organisasi.

Rais Aam juga memastikan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil yang ada. Ia menegaskan tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat, dan semua sesuai fakta.

Transisi ini diharapkan dapat berjalan tertib sesuai aturan jam'iyah, dengan tujuan menjaga marwah dan integritas organisasi Nahdlatul Ulama. PBNU berupaya keras untuk memastikan kelancaran proses ini.

Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan normal pasca-pernyataan bahwa Gus Yahya tidak lagi Ketum PBNU, PBNU berencana segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat. Langkah ini penting untuk menentukan arah dan kepemimpinan PBNU ke depan secara kolektif.

Kiai Miftachul Ahyar juga menyoroti dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait situasi ini, PBNU akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF).

"Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam," tuturnya. TPF ini diharapkan dapat menginvestigasi secara menyeluruh dan menyajikan fakta yang akurat kepada publik.

Rais Aam menunjuk Wakil Rais Aam Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Afifuddin Muhajir sebagai pengarah Tim Pencari Fakta. Demi optimalisasi kerja TPF, implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan hingga proses investigasi selesai, sementara implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Miftachul Ahyar mengingatkan kembali seluruh warga NU mengenai nilai-nilai luhur Khittah Nahdlatul Ulama. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mengedepankan kepentingan bersama di tengah situasi ini.

"Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak," ujarnya. Imbauan ini bertujuan untuk meredam potensi perpecahan dan menjaga kondusivitas di internal organisasi.

Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa kepada Allah SWT. Doa diharapkan dapat memberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama di masa transisi ini.

Pesan ini menggarisbawahi pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi tantangan organisasi. Kebersamaan dan ketaatan pada ajaran agama menjadi fondasi utama bagi NU.

Sumber: AntaraNews