Purwakarta dapat penghargaan LHKPN terbaik dari KPK

Merdeka.com - Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai daerah yang memiliki nilai tertinggi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Kabupaten Purwakarta memperoleh nilai 96,40 persen. Dalam hal laporan keuangan, Purwakarta juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 2015. Penghargaan ini menjadi prestasi tersendiri lantaran pada tahun 2015 daerah ini sempat dicap sebagai daerah yang lamban dalam memberikan LHKPN.

Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tarsamana Setiawan mengatakan, penghargaan itu menjadi bukti komitmen Pemkab Purwakarta membangun transparansi dan akuntabilitas publik terkait harta kekayaan pejabat.

"Alhamdulillah ini prestasi bagi kita, bukti perwujudan komitmen Pak Bupati dalam membangun transparansi dan akuntabilitas," kata Tarsamana di Purwakarta, Kamis (15/12).

Tarsamana juga menyinggung terkait regulasi internal Pemkab Purwakarta tentang transparansi dan akuntabilitas yang disebutnya menuai pujian dari lembaga antirasua.

"Regulasi yang kita miliki ini jelas, KPK pun mengapresiasi dalam hal ini. Kita ada Perbup No 63 tentang LHKPN dan juga ada Kepbup No 800/KEP/568/BKD tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Pejabat Esselon I, II dan III, tim khusus untuk mengeksekusi regulasi ini pun sudah berjalan dengan baik, kita koordinasikan dengan KPK secara langsung," jelasnya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ikut sumringah dengan capaian ini. Nilai yang hampir 100% itu menjadi bukti Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam membangun spirit kejujuran para pejabat di wilayahnya.

Dedi juga menyebutkan penyelenggara pemerintahan memang wajib melaporkan harta kekayaannya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas sehingga menurutnya para pejabat tersebut memiliki integritas yang baik di tengah masyarakat.

"Nilai hampir 100 persen itu luar biasa. Alhamdulillah kita mampu meraih poin yang sangat baik. Ini kesungguhan kita membangun transparansi setelah sebelumnya kita sempat ada di posisi paling bawah karena persoalan teknis saja, kemarin metoda pengisiannya kurang jelas. Setelah kita evaluasi, akhirnya kita buat regulasi untuk LHKPN di Pemkab Purwakarta," ujar Dedi.

Selain Pemkab Purwakarta, Pemkot Bekasi, Bank Jabar Banten, DPRD Kabupaten Pangandaran dan Pemprov Jawa Barat pun berhasil mendapatkan penghargaan prestisius dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini. (mdk/noe)