Protes Revisi UU KPK, Pegawai KPK 'Tutup' Gedung KPK

Minggu, 8 September 2019 11:50 Reporter : Hari Ariyanti
Protes Revisi UU KPK, Pegawai KPK 'Tutup' Gedung KPK Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pekan lalu DPR mengesahkan rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau UU KPK. Revisi ini dinilai sebagai upaya sistematis melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Wadah Pegawai (WP) KPK melakukan protes dengan 'menutup' Gedung KPK Merah Putih di Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (8/9). Sejumlah pegawai KPK menggunakan pakaian hitam melakukan aksinya dengan menutup logo KPK yang ada di depan kantor.

Ada tiga logo yang ditutup yaitu di bagian depan gedung KPK, di tembok sebelah kanan di depan gedung dan di bagian paling atas gedung. Logo KPK ini ditutupi kain hitam sebagai tanda matinya KPK di zaman Presiden Joko Widodo.

Komisioner KPK, Saut Situmorang menyampaikan penutupan ini merupakan simbolik. Pihaknya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini melalui jalan panjang dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Ini hanyalah sebuah simbol. Kita menutup dan mengingatkan ada jalan panjang yang harus dilalui oleh negeri ini. Dari pada sekedar membahas UU KPK yang kita harap kalaupun tadinya ada perubahan harusnya memperkuat bukan memperlemah," jelasnya.

Saut mengutip kalimat pelukis Frida Kahlo yang menyatakan bahwa dia tak pernah melukis ketakutan dan mimpi-mimpinya, namun melukis realita di sekitarnya.

"Quotes itu saya sampaikan bahwa KPK tidak pernah takut tapi KPK bicara kenyataan," ujarnya.

Saut menjelaskan, saat ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 38. Antara kenyataan dan tindakan pemimpin di negeri ini tidak sama. Seperti Piagam PBB ditandatangani tapi tak ditindaklanjuti.

"Sampai hari ini kita tidak laksanakan. Itu kenyataan. Kemudian diperparah lagi dengan Piagam PBB itu yang harus dijatuhi bahwa di suatu badan, di suatu negara yang permanen dan independen, terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak penting. Bahkan ia harus menggunakan yang sifatnya spesial teknik dari Piagam PBB itu yakni penyadapan. Oleh sebab itu tidak sesuainya tindakan pikiran dan ucapan ini adalah fakta," protesnya.

Baca juga:

Fahri Hamzah soal Revisi UU KPK: Kalau Ada Lembaga Terlalu Kuat Ya Harus Dilemahkan
Aksi Bagi Bunga untuk Selamatkan KPK
Eks Pimpinan Sebut Pembentukan Dewas Pengawas KPK Wajar, Ini Alasannya
Revisi UU KPK Dinilai Diperlukan karena Modus Korupsi Terus Berkembang
VIDEO: Jokowi Jadi Harapan Terakhir KPK
Bola Panas Revisi UU KPK Kini di Tangan Jokowi
KPK'])" href="http://www.merdeka.com/peristiwa/politikus-pks-duga-ada-lobi-lobi-di-balik-revisi-uu-kpk.html" target="_blank">Politikus PKS Duga Ada Lobi-lobi di Balik Revisi UU KPK [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini