Lebih Tepat Sasaran, Kemensos Ubah Program Rastra Menjadi BPNT
Merdeka.com - Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan bantuan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Program BPNT ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.
Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas keuangan inklusif. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu.
Keputusan tersebut diperkuat Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Perdirjen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
©2019 Merdeka.comGuna memperkuat koordinasi pelaksanaan bantuan BPNT tersebut, Kemensos menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25-27 Juli 2019.
"Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan program bantuan sosial pangan secara sistematis dan komprehensif, serta meningkatkan dukungan dan komitmen semua pihak dalam menunjang keberhasilan program," kata Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, I Wayan Wirawan.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Wayan mengenai manfaat BPNT, yaitu penyimpangan mudah dikontrol, target keluarga penerima manfaat (KPM) lebih tepat, kualitas beras lebih baik, bebas memilih pangan dan harga sesuai KPM, penyaluran lebih mudah, biaya transport dan penyimpanan lebih hemat, serta memperluas inklusi keuangan.
Keistimewaan lainnya dari BPNT ialah KPM diberi kebebasan memilih kualitas beras yang dibeli (medium atau premium). Dalam hal penyediaan beras, Kemensos menggandeng Bulog. Bulog akan menjual beras lokal yang berkualitas baik.
"Bulog dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk bertemu pemilik e-Warong agar bisa menjadi pemasok dengan menawarkan kualitas, harga, dan pelayanan yang lebih baik bagi e-Warong dan KPM," ujar Wayan.
©2019 Merdeka.comKemensos menargetkan perluasan BPNT di semua wilayah akan dilakukan pada September 2019. Kemensos fokus melaksanakan BPNT karena program ini terbukti membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,41 persen, atau setara dengan 25,14 juta penduduk pada Maret 2019.
Jika dibandingkan dengan September 2018 lalu, angka kemiskinan di Indonesia turun 0,25 persen dari 9,66 persen. Artinya, terjadi penurunan dari 9,66 persen ke 9,41 persen, atau turun 530 ribu jumlah penduduk miskin dari rentang September 2018 hingga Maret 2019.
"Kunci suksesnya yaitu karena bantuan BPNT terlaksana dengan berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas dan administrasi). Program ini juga tidak terdengar adanya pemotongan dan minim penyalahgunaan," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Andi ZA Dulung.
Hal senada juga dikatakan oleh SKM Bidang Kajian Hukum dan Pengawasan Febri Hendri Antoni Arief. BPNT lebih aman dari kemungkinan penyimpangan.
"BPNT menjadi program yang dipertahankan karena pengelolaan yang minim terjadinya penyimpangan. Saya harap BPNT dapat dilaksanakan dengan baik di semua kabupaten/kota untuk mengurangi angka kemiskinan," ucap Febri.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaBansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.
Baca SelengkapnyaKementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya