Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presidium 212 akan kibarkan 1.000 bendera di aksi tolak perppu ormas

Presidium 212 akan kibarkan 1.000 bendera di aksi tolak perppu ormas Ilustrasi Bendera Indonesia. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Presidium Aksi 212 menegaskan aksi bertajuk 'Jihad Konstitusional Aksi 287, Cabut Perppu Pembubaran Ormas' akan berjalan dengan damai. Alasannya karena mereka ingin mengingatkan pemerintah yang sudah mereka nilai keliru.

Koordinator Lapangan Alumni Aksi 212 Haji Daud mengatakan, aksi yang akan diramaikan 25 ormas lainnya akan bernuansa damai. Bahkan mereka akan membawa bendera merah putih dalam aksi menuju Mahkamah Konstitusi itu.

"Hampir 1000 bendera merah putih untuk menunjukkan Alumni 212 cinta Indonesia. Orasi akan di patung kuda dan ada delegasi ke MK," katanya di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Sementara itu, Kuasa hukum Presidium Alumni 212 Kapitra Ampera mengungkapkan, pemerintah kerap kali keliru menilai satu aksi massa. Sebenarnya, dia menjelaskan, aksi yang dilakukan masyarakat adalah untuk mengingatkan pemimpin negara.

"Kebijakan pemerintah sering kali membuat masyarakat gaduh. Makanya kita mencoba menetralisir atas kebijakan negara dengan membuat sesuatu aksi yang konstitusional, menyampaikan aspirasi membawa aspirasi ini kepada Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Dia menilai, Perppu pembubaran ormas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Presidium Aksi 212 merasa perlu untuk melakukan judicial review terhadap aturan yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto itu.

"Aksi ini bukan perlawanan melainkan koreksi terhadap pemerintah. Aksi 287 mengawal pendaftaran gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi," tutup Kapitra.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
Terpilih Jadi Rektor ITS Periode 2024-2029, Intip Sisi Lain Bambang Pramujati Dosen Berprestasi yang Akrab dengan Alumni

Terpilih Jadi Rektor ITS Periode 2024-2029, Intip Sisi Lain Bambang Pramujati Dosen Berprestasi yang Akrab dengan Alumni

Sejumlah alumni ITS mengungkap kepribadian Bambang Pramujati.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akademisi: Hak Angket untuk Mengawasi, Bukan Menggagalkan Hasil Pemilu

Akademisi: Hak Angket untuk Mengawasi, Bukan Menggagalkan Hasil Pemilu

Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Akademisi Ingatkan Masyarakat Jangan Saling Benci Jika Beda Pilihan

Akademisi Ingatkan Masyarakat Jangan Saling Benci Jika Beda Pilihan

Para capres-cawapres harus tampil sebagai sosok penuh kedamaian.

Baca Selengkapnya
Jalan Panjang dan Berliku Pemakzulan Presiden

Jalan Panjang dan Berliku Pemakzulan Presiden

Kampus bergerak menuntut Presiden menghentikan penyalahgunaan kekuasaan

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Baca Selengkapnya
Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi

Forum Rektor Indonesia Serukan Pemilu Damai dan Hentikan Provokasi

Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya