Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan 18 Proyek Hilirisasi Rp600 Triliun, Ini Dampaknya

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat implementasi 18 proyek hilirisasi. Total nilai investasi dari proyek-proyek strategis ini mencapai hampir Rp600 triliun, atau sekitar US$36 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan ini disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung selama dua jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (06/11). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah menargetkan seluruh proses awal proyek dapat rampung tahun ini, sehingga implementasi di lapangan bisa dimulai pada tahun 2026. Percepatan ini diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang impor.

Menteri Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ke-18 proyek hilirisasi ini telah melewati studi pra-kelayakan yang ketat. Pelaksanaannya akan didukung penuh oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia, Danantara, yang CEO-nya, Rosan Perkasa Roeslani, turut hadir dalam diskusi tersebut.

Percepatan eksekusi proyek-proyek senilai hampir Rp600 triliun ini menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi domestik.

“By accelerating the execution of these 18 projects, valued at almost Rp600 trillion, we can drive economic growth, create jobs, and reduce dependence on imported goods,” jelas Lahadalia, menekankan manfaat ekonomi yang akan dirasakan.

Dengan adanya investasi besar ini, diharapkan terjadi efek domino positif yang akan menggerakkan sektor-sektor industri lainnya. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Salah satu proyek hilirisasi yang diidentifikasi adalah fasilitas di Kalimantan Timur yang akan mengubah batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Produk DME ini dimaksudkan sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan baku pabrik petrokimia baru di Cilegon, Banten.

“We know the Cilegon plant requires about 1.2 million tons of LPG annually, shooting up the national consumption to nearly 10 million tons in 2026. Hence, we must move fast to strengthen domestic industries,” tegas Bahlil. Kebutuhan LPG yang melonjak menunjukkan urgensi pengembangan alternatif energi.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat industri minyak Indonesia, termasuk melalui proyek kilang diesel di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang ini dijadwalkan akan diresmikan pada 10 November mendatang, menandai kemajuan penting dalam ketahanan energi nasional.

Rapat kabinet terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para menteri menunjukkan komitmen kolektif pemerintah dalam mendukung percepatan proyek hilirisasi.

Presiden Prabowo memimpin diskusi penting ini setelah sebelumnya meresmikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon. Pabrik tersebut dibangun dengan investasi Korea Selatan senilai US$3,8 miliar dan dirancang untuk memproduksi satu juta ton etilena, 520 ribu ton propilena, 400 ribu ton benzena/toluena/xilena, 350 ribu ton polipropilena, dan 140 ribu ton butadiena setiap tahunnya.

“We aim to complete all preliminary processes this year so that on-field implementation can begin in 2026,” ujar Lahadalia, menegaskan target waktu yang ambisius namun realistis untuk memulai implementasi di lapangan.

Sumber: AntaraNews