Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Tiga Terpidana Kasus Korupsi ASDP, Termasuk Mantan CEO Ira Puspadewi

Jakarta, 26 November 2024 – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah memberikan rehabilitasi kepada tiga individu yang sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi PT ASDP Indonesia Ferry.

Keputusan penting ini mencakup mantan CEO PT ASDP, Ira Puspadewi, serta dua pejabat ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa.

Langkah rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan hak, reputasi, dan martabat individu setelah mereka dianggap telah mengalami tindakan hukum yang tidak tepat atau melanggar hukum, sesuai dengan definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Latar Belakang Kasus Korupsi ASDP dan Peran Presiden Prabowo

Kasus korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry ini bermula dari operasi gabungan yang mengarah pada akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) selama periode 2019-2022. Tindakan korporasi ini dilaksanakan oleh Ira Puspadewi, yang saat itu menjabat sebagai CEO ASDP, dengan persetujuan dari dewan direksi.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian melaporkan adanya kejanggalan dalam proses merger tersebut. KPK menyimpulkan bahwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp1,25 triliun akibat tindakan yang diduga “memperkaya” PT Jembatan Nusantara.

Akibat temuan tersebut, KPK menetapkan Ira Puspadewi, bersama pejabat ASDP lainnya dan pemilik PT Jembatan Nusantara, sebagai tersangka korupsi. Meskipun Puspadewi tidak terbukti menerima keuntungan finansial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap menyatakan Ira Puspadewi bersalah dan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara.

Meski demikian, Hakim Ketua Sunoto menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa berada dalam lingkup business judgment rule dan dilakukan tanpa niat untuk menggelapkan dana negara. Berdasarkan hal tersebut, ia berpendapat bahwa Puspadewi seharusnya dibebaskan.

Makna Rehabilitasi dan Proses Pengajuannya

Rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, adalah pemulihan hak yang bertujuan untuk memperbaiki kedudukan hukum, reputasi, dan martabat seseorang. Ini diberikan setelah seseorang menjadi subjek tindakan peradilan yang dianggap tidak tepat atau melanggar hukum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini sejak Juli 2024. Parlemen juga menerima banyak masukan dari berbagai lapisan masyarakat terkait kasus tersebut, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan.

Menanggapi masukan publik, parlemen menginstruksikan Komisi III, yang bertanggung jawab atas urusan hukum, untuk mempelajari perkembangan kasus korupsi ini secara mendalam. Laporan hasil studi tersebut telah diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden.

“Melalui komunikasi intensif dengan pemerintah, puji syukur, hari ini, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani rehabilitasi untuk ketiga nama tersebut,” ujar Ahmad saat konferensi pers. Keputusan Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan pemulihan nama baik.

Sumber: AntaraNews