Presiden minta aparat pilah korupsi karena kebijakan & murni nyolong

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menuturkan dua cara untuk pemberantasan korupsi. Pertama, perbaikan sistem pemerintahan. Kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera. Jokowi yakin jika dua cara itu berjalan maksimal, bisa menurunkan angka korupsi.

Presiden menegaskan, perbaikan sistem pemerintahan terus-menerus dilakukan. "Sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang 'meloncati pagar' yang sudah ditentukan sistem itu," kata Presiden.

Sedangkan terkait penegakan hukum, Jokowi menitipkan pesan agar aparat penegak hukum bisa memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan, dengan kasus yang timbul karena pejabat sengaja mencuri uang rakyat. Presiden mengimbau aparat agar berani membuat keputusan bahwa kasus yang timbul karena hasil sebuah kebijakan, tidak masuk ke dalam ranah pidana.

"Tapi aparat juga harus bisa memilah mana yang kebijakan, mana yang nyolong," ujar Presiden.

Kepala Negara mengingatkan kepala daerah untuk bekerja sesuai perencanaan. Manajemen program penting dilakukan mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Fungsi pengawasan dan kontrol masih harus terus ditingkatkan untuk meminimalisir tindak korupsi. Karena itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

"Tugas kita meskipun juga ada menteri, ada gubernur dan ada wali kota, bupati, tapi kalau kita datang ke sana, tidak sekali, bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali. Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," kata Presiden. (mdk/noe)