Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, kalangan rakyat merupakan komponen cadangan militer. Namun, dia menambahkan, bukan berarti negara akan ada menerapkan wajib militer.

"Saya kira dalam Undang-Undang kita tidak sampai di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” kata Prabowo usai paparan di Komisi I DPR RI, Senin (11/11/2019).

Dia mengungkapkan, konsep pertahanan rakyat semesta telah menjadi doktrin pertanahan yang dianut oleh Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Saat ini, dirinya akan memodernisasi saja.

"Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, (dari) tahun 1945, 1950 an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa," ujarnya.

Kaum Terdidik Adalah Cadangan Pertahanan Negara

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan soal komponen-komponen pertahanan Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Untuk komponen cadangan pertahanan negara, Prabowo mengatakan pihaknya akan menggandeng Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menghasilkan perwira dari kalangan mahasiswa hingga lulusan S3.

"Terutama para golongan terdidik, S3, S2, S1 lalu golongan mahasiswa," kata Prabowo usai paparan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11).

Prabowo menyebut komponen cadangan itu memang berasal sari kalangan rakyat sipil, khususnya kalangan berpendidikan.

"Iya tentunya harus kita ikut sertakan karena dalam kompetensi cadangan, itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat," ucapnya.

Gerindra Minta Prajurit TNI di Papua Lebih Diperhatikan

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra di Komisi I, Sugiono menyampaikan, pihaknya baru saja berkunjung ke Papua dan Papua Barat dan menyampaikan kondisi terkini. Menurutnya, saat ini apa yang terjadi di Papua bukan hanya persoalan keamanan, melainkan berkaitan dengan kondisi kesejahteraan di Papua Barat dan Papua.

"Lebih dari itu, ada urusan kesejahteraan dan solusinya harus dicari bersama-sama oleh kementerian dan lembaga yang terkait," kata Sugiono di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Anggaran Ditambah

Sugiono menyampaikan, sejumlah keluhan dari prajurit TNI yang hingga kini ditugaskan untuk berjaga di Papua dan Papua Barat meminta agar Prabowo bisa menciptakan satu temuan pertahanan yang bisa mencakup segala permasalahan.

"Mereka butuh satu postur pertahanan satu postur teritorial yang lebih besar, mengingat luasnya medan dan sulitnya mobilisasi di sana. Bapak juga paham dan hafal kondisi," kata Sugiono.

Peningkatan kesejahteraan menurutnya, tak bisa dipukul rata dengan para petugas yang ditempatkan di daerah tak rawan seperti Kalimantan, Pulau Jawa dan beberapa wilayah lainnya.

"Perlu ada peningkatan dan kesejahteraan karena menjadi acuan adalah peningkatan kesejahteraan prajurit. Di sana (Papua dan Papua Barat) harga saja pak jauh dari kemampuan kantong yang disediakan," ujarnya.

Selain hal itu, lanjutnya, dirinya menyarankan agar segera ditambah personel.

PKS Ingatkan Misionaris Bawa Agenda Tersembunyi

Soal keadaan Papua ini juga sempat disinggung oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Jazuli juwaini. Dia secara terang-terangan bahkan meminta agar Prabowo mau menambah jumlah personel keamanan yang bersiaga di sana.

"Perlu ditambahkan jumlah personel, misalkan menurut saya dilihat dari luas dan tantangan yang begitu besar kalau kesejahteraan otomatis karena di sana kemahalan harga," katanya.

Lebih lanjut ia meminta agar Prabowo bisa memperhatikan misionaris atau pemuka agama yang saat ini diduga banyak muncul di Papua. Dia mengaku khawatir para pemuka agama ini justru membawa misi lain selain menyebarkan agama.

"Maaf pak Menhan kita tidak ingin singgung sesuatu sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini. Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama, tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa," pungkasnya.

Mendengar hal itu, Prabowo pun terlihat berulang kali menulis catatan di kertas yang telah ia siapkan sebelum rapat berlangsung. Dia juga berkali-kali tampak menganggukkan kepala saat Sugiono menyampaikan pandangannya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com