Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM Level 3-4 sampai 25 Juli 2021. Berikutnya penyelenggaraan PPKM akan dievaluasi secara bertahap. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendesak agar bantuan sosial (bansos) segera diberikan kepada masyarakat. Selama kurang lebih dua pekan PPKM Level 3-4 diberlakukan, bantuan sosial justru baru turun di pekan terakhir.

"Jadi kalau Presiden menyebut ada Rp55,21 Triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu, segera cairkan untuk rakyat. Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," ujar Mufida dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Mufida juga meminta selama perpanjangan PPKM Level 3-4, perbaikan indikator sistem kesehatan dilakukan. Seperti, menurunkan positive rate, menurunkan bed occupancy rate (BOR), realisasi penyediaan 2 juta obat untuk pasien isolasi mandiri, kepastian ketersediaan oksigen bagi pasien Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 juga perlu digenjot demi mencapai target 1-2 juta vaksinasi per hari. Pemerintah, menurut Mufida, punya pekerjaan rumah mengejar target vaksinasi nasional.

"Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi? Kami sebagai anggota Komisi IX dari PKS mendukung penuh proses vaksinasi ini. Jadi siapkan strategi dengan pelibatan semua unsur masyarakat. Kantor PKS di beberapa daerah juga menjadi tempat vaksinasi bagi masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih agresif lagi," ujarnya.

Selain itu, Mufida menganjurkan pemerintah menerapkan standar positive rate sebagai acuan evaluasi PPKM. Per 19 Juli, positive rate masih sangat tinggi yakni 26,88 persen. Jauh di atas ambang nilai WHO sebesar 5 persen. Mufida menyebut kasus harian tiga hari terakhir bisa menurun karena jumlah tes yang dilakukan juga menurun.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Level 3-4 jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan. Untuk BOR yang disebut menurun data Kemenkes per 19 Juli, 26 kab/kota masih di atas 91 persen. Bahkan dua kabupaten angka BORnya mencapai 100 persen. Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi," ujarnya.