PPATK rilis indeks persepsi publik, pencucian uang tertinggi terjadi di legislatif

Selasa, 19 Desember 2017 15:39 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
PPATK rilis indeks persepsi publik, pencucian uang tertinggi terjadi di legislatif PPATK rilis indeks persepsi publik. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) merilis hasil indeks persepsi publik mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Publik menilai, TPPU paling tinggi terjadi berada dalam tiga lembaga tinggi negara yakni legislatif (7,51), eksekutif (7,42) dan yudikatif (7,21).

Tingginya TPPU pada trias politica tersebut disebabkan dari tiga faktor pendorong, yaitu belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia, minimnya teladan yang baik dari para politisi atau pejabat pemerintah, dan belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

"Nah jadi di dalam sistem yang ditanya tadi, dalam indeks kita sekarang ini tindak pidana asal yang menyebabkan pencucian uang itu korupsi, kemudian narkoba, kemudian perpajakan. Ini semua yang terutama korupsi itu menyangkut tiga pilar itu, makanya yang tersangkut ya pejabat negara," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantornya, Jl Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Sementara, PPATK juga merilis hasil persepsi publik tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT). Publik menilai bahwa 3 sumber utama pendanaan teroris adalah dana dari luar negeri, dana hasil dari kejahatan, dan penyimpangan dana yang dikumpulkan melalui organisasi masyarakat (ormas).

Publik meyakini bahwa faktor pendorong yang memberi suntikan dana kepada teroris disebabkan belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia, belum efektifnya pengawas pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, serta berkembangnya gerakan dan pola pikir radikalisme yang mengatasnamakan keyakinan tertentu.

"Hasil penilaian persepsi ini sekaligus menjadi petunjuk secara tidak langsung mengenai apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap iklim pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Dinamika ini khususnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," ucap Kiagus. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pencucian Uang
  3. PPATK
  4. DPR
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini