Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan red notice untuk sejumlah buronan pelaku kejahatan yang berada di luar negeri. Bahkan, red notice itu sudah diserahkan ke Interpol untuk didistribusikan ke negara-negara lain.

Namun, upaya itu tidak berjalan maksimal. Alasannya beberapa buronan bahkan sudah berganti kewarganegaraannya.

Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Johanis Asadoma mengatakan, Polri tidak bisa bekerja sendiri untuk menangkap para buron di luar negeri. "Kadang kadang kita harus koordinasi dengan Kemenlu karena tidak bisa dieksekusi sendiri oleh National Central Berau (NCB) Interpol karena ini menyangkut politik antar negara," kata Johny di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (8/11).

Oleh karena itu, ditegaskan Johny, Polri tidak bisa menjadi eksekutor tunggal untuk menangkap para buron. Dia menilai penyelesaian masalah buronan itu perlu adanya diplomasi dari pihak Kemenlu dengan pihak otoritas tempat buronan berpindah warga negara.

"Tergantung komunikasi politik luar negeri kita dengan negara tersebut itu sehingga kita tidak jadi eksekutor tunggal di sini," tandas Johny.

Sekedar informasi, sejumlah buron tindak kejahatan masih berada di luar negeri. Mereka yang kabur ke luar negeri, kebanyakan orang-orang yang terlibat tindak pidana korupsi atau membawa kabur uang negara.

Di antaranya, Edi Tansil, Djoko S Tjandra, Maria Pauline Lumowa, Anton Tantular, Hesyam Al Waraq, juga Rafat Ali Rizfi. Sementara dua buron yang terakhir berhasil dipulangkan adalah Samadikun Hartono dan Hartawan Aluwi.

Bukan hanya buronan kasus korupsi, ada juga buronan Polri atas kasus terorisme yang kini diduga berada di Suriah. Mereka adalah Bahrun Naim dan Abu Jandal pihak yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik aksi teror di Indonesia.