Polri diminta memaksimalkan Bhabinkamtibmas cegah gesekan saat Pemilu

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Polri harus telah merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Peran Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemetaan harus sudah selesai dilakukan karena kampanye telah dimulai. Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon anggota legislatif (Caleg)," kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/9).

Sahroni mengatakan, Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen di tubuh Polri memiliki peran penting dalam pengamanan Pemilu yang dilaksanakan serentak pada 2019 mendatang. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul.

"Bhabinkamtibmas harus terus mensosialisasikan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai Bhabinkamtibmas justru condong ke salah satu kubu. Sosialisasikan pesan damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah salat Subuh ataupun momentum lainnya," ujar Sahroni.

Di sisi lain, imbuh Sahroni, dimaksimalkannya fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi. "Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita berharap Bhabinkamtibmas mampu tetap menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula intelijen, sampaikan potensi terjadinya gesekan sebelum terjadi kepada pihak yang lebih berwenang menanganinya. Dengan cara ini api akan dipadamkan sebelum membesar," tukasnya.

Senada dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Sahroni menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

"Direktorat Siber harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata politisi NasDem ini.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menindak tegas pelaku terbukti menyebarkan hoaks di media online, media cetak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut legislator Golkar itu juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk.

Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa pengecekan atau konfirmasi. Mantan Ketua Komisi III ini juga mendorong Kepolisian bersama dengan TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks.