Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menagih Presiden Joko Widodo terkait undang-undang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Yandri menyebut, di Komisi II untuk melakukan pemekaran kabupaten atau kota butuh naskah akademik dan kajian lengkap. Namun, sampai hari ini DPR belum menerima hal tersebut.

"Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan Ibu kota. Saya kira itu hal yang vital, hal yang urgen kalau memang mau memindahkan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Yandri menyebut, perlu mencabut undang-undang Jakarta sebagai ibu kota. Kata dia, pemerintah perlu pula mengeluarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah terkait status aset di Jakarta.

Maka itu, Yandri menilai belum secara resmi pemerintah melakukan pemindahan karena naskah RUU belum disampaikan kepada DPR. Sebab, kalau belum ada aturan tersebut tapi sarana prasarana sudah dibangun, hal tersebut merupakan penyimpangan.

"Gak ada perintah undang-undang untuk memerintahkan ibu kota. Negara kan bukan miliki presiden bukan milik pak Jokowi secara kepala pemerintahan, tapi dia diperintah oleh undang-undang," jelasnya.

Ketua DPP PAN itu menilai, perlu kajian mendalam wacana pemindahan ibu kota. Apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Sebab, Yandri mengatakan, dengan anggaran yang besar bisa saja untuk membangun Kalimantan tanpa memindahkan ibu kota.

Fraksi di DPR, kata dia, sepakat pemindahan ibu kota. Namun, Yandri pribadi menilai belum saatnya mengingat kondisi utang negara dan ekonomi yang sedang sulit.

"Kita sepakat, enggak ada masalah dan wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi haruskah sekarang? Utang banyak atau ekonomi lagi sulit," ucapnya.