Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Hasanuddin menjelaskan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI. Pada Pasal 27 disebutkan kenaikan pangkat kehormatan sudah berhenti di era Orde Baru.

Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu (28/2).

Pemberian pangkat kehormatan itu bakal digelar dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tahun 2024 di Mabes TNI. 

Menanggapi hal tersebut, politikus senior PDIP yang juga anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. 

Menurutnya, bila seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa, maka sesuai aturan dan UU diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa.

"Dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan," kata Hasanuddin saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).

Hasanuddin menjelaskan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI. Pada Pasal 27 disebutkan kenaikan pangkat kehormatan sudah berhenti di era Orde Baru.

"Dalam UU 34 tahun 2004 tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan ke purnawirawan. Terlebih sejak berlakunya UU TNI, hal itu sudah tidak ada lagi seperti di era Orde Baru," 

kata Hasanuddin.

merdeka.com

Hasanuddin mengungkapkan untuk pemberian penghargaan bagi prajurit TNI yang berjasa maka dianugerahkan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

Mengacu pada UU No. 20 tahun 2009, lanjutnya, Pasal 33 Ayat 3 berbunyi Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa; 

b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau

c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

"Perlu digaris bawahi pada Pasal 33 ayat 3a yang berbunyi "pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa" tersebut adalah untuk prajurit aktif atau belum pensiun. Misalnya dari Kolonel naik menjadi Brigjen atau dari Letjen menjadi Jenderal lantaran memiliki keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Bukan untuk purnawirawan atau pensiunan TNI," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak membantah dan membenarkan kabar tersebut. Namun, dia memastikan Presiden Jokowi akan menghadiri Rapim TNI-Polri pada Rabu besok.

"Ya lihat saja nanti (soal kenaikan pangkat kehormatan Prabowo). Bapak Presiden hadir (di Rapim TNI-Polri)," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2).

"Besok acaranya kok, besok acaranya. Acaranya TNI-Polri," sambungnya.

Dia hanya tertawa saat kembali dicecar awak media apakah betul Jokowi akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo. Pratikno hanya mengulang bahwa Rapim TNI-Polri akan digelar Rabu besok.

"Acaranya besok. Bapak Presiden datang. Besok tentu saja ada sambutan dan lain-lain, sepeti biasanya lah," tutur Pratikno.

Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Nugraha Gumelar mengatakan bahwa pemberian kenaikan pangkat kehormatan itu bakal digelar dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Iya benar," kata Nugraha Gumelar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/2).

Diketahui, Prabowo pensiun dari TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Jenderal atau bintang tiga. Sementara jabatan terakhir Prabowo di militer adalah Pangkostrad.