Merdeka.com - Polisi melarang pelaksanaan diskusi berkaitan dengan peristiwa 1965 di LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (16/9). Setelah memblokir akses masuk ke Kantor LBH Jakarta sejak pagi, beberapa perwakilan polisi termasuk Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolsek Menteng masuk ke dalam kantor LBH untuk berdialog dengan panitia pada siang hari.

Direktur LBH Jakarta, Alghiffarie Aqsa pun mengungkapkan jika dalam negeri tengah darurat demokrasi.

"Kami merasa bahwa inilah darurat demokrasi, darurat negara hukum dimana kebebasan berpikir, berkumpul, kemudian menyatakan pendapat lagi-lagi dikekang, lagi-lagi diberangus," ujar Alghiffarie dalam jumpa pers Sabtu (16/9) malam.

Alghiffarie mengaku sudah berdiskusi dengan kepolisian sejak sebelum penyelenggaraan diskusi. Polisi pun meminta agar panitia melayangkan surat pemberitahuan. Untuk itu, mereja menilai tindakan penyegelan dari aparat tidak ada dasar hukum.

Saat polisi meminta diskusi harus dilakukan terbuka, panitia bersedia. "Tapi pagi-pagi pukul 06.00 Wib panitia bahkan LBH sendiri tidak bisa masuk kantornya," ujarnya.

Polisi juga naik ke lantai empat Kantor LBH dan menurunkan spanduk saat panitia sedang melakukan evaluasi dan pengarahan. Panitia juga diancam akan dibawa ke Polres. "Apa yang dilakukan kepolisian sangat berlebihan," sesalnya.

Polisi juga meminta agar para peserta dipulangkan. "Ini kami sangat prihatin. Jangan-jangan ini sebuah sinyalemen bagi kita bahwa orde baru, neo orde baru itu memang riil adanya," tandasnya.

Direktur YLBHI, Asfinawati menyampaikan esensi demokrasi adalah ketika semua orang bisa mendiskusikan pemikirannya. "Ketika hak orang untuk berdiskusi dihilangkan, tak perlu tunggu waktu lagi itulah tandanya demokrasi kita sudah hilang, darurat demokrasi," tandasnya.