PLTN Bangladesh dan Vietnam bisa menjadi ancaman Indonesia

Merdeka.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menilai keberadaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dimiliki Bangladesh dan Vietnam bisa mengancam Indonesia. Jika timbul dampak buruk, tidak menutup kemungkinan akan melanda wilayah Indonesia.

Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto mengatakan perlunya negara memasang detektor kebocoran nuklir di sejumlah tempat di Indonesia.

"Saya melaporkan (ke presiden) bagaimana jika sampai ada masalah pada PLTN itu, karena akan berdampak pada Indonesia. Sebab anginnya ke Indonesia bagian utara. Karenanya perlu ada pemasangan detektor," kata Eko di lokasi penanggulangan kedaruratan nuklir di kawasan Puspitek, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (9/11).

Dia juga menyatakan, dirinya sudah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai perkembangan terkait pentingnya pemasangan alat mencegah masuknya penyelundupan bahan radioaktif. Karena tidak mungkin petugas memeriksa satu persatu membongkar kontainer atau barang bawaan penumpang di bandara maupun di pelabuhan.

"Sebab di Indonesia hanya ada tujuh pelabuhan yang sudah terpasang, seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, Manado, Batam dan Semarang. Harusnya ada pemasangan radiation portal monitor baik dipelabuhan dan bandara," bebernya.

Eko menilai latihan yang diselenggarakan empat tahun sekali ini diperlukan guna menjamin kemampuan dan kesiapsiagaan.

Dalam latihan tersebut juga hadir sebagai tim penilai dari negara asing, yang mengumumkan bahwa secara umum latihan berjalan lancar. Namun ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, seperti masalah dokumen dan tindakan yang dirasa masih kurang responsnya.

"Kami memang mengharapkan pada geladi lapang penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat nasional ini, menjadi momentum penting untuk merealisasikan strategi Indonesia center of excellence on nuclear security and emergency praparedness (I-Consep), di mana dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi warganya," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Bapeten Abdul Qohhar di lokasi sama. (mdk/cob)