PKS Minta Tenaga Medis Diutamakan untuk Rapid Test Dibanding Anggota DPR dan Keluarga
Merdeka.com - Rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR RI mendapatkan penolakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS bahkan meminta agar rencana tersebut dibatalkan.
"Kami meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidak-tidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari, ketika dihubungi, Selasa (24/3).
Pihaknya memandang, tidak elok apabila di tengah merebaknya Covid-19, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, tapi justru ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya.
"Kami meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan keluarganya dengan masyarakat pada umumnya," tegas dia.
Sikap tersebut, lanjut dia, sudah disampaikan melalui perpanjangan tangan partai di DPR, yakni fraksi. Fraksi PKS DPR RI telah menyatakan tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya.
Sebab di tengah kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus mengutamakan rakyat dan harus hadir bersama rakyat. Juga memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona.
"Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana masyarakat umumnya," tandasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPetugas pemilu terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengantisipasi lonjakan Covid-19 dan temuan mycoplasma pneumonia di luar negeri.
Baca SelengkapnyaMK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaAda juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBeberapa kegiatan keseharian Febriy yang diunggah di akun medsosnya sering menjadi viral hingga dibanjiri beragam pujian dari publik.
Baca Selengkapnya