Pimpinan DPR: Kalau Terus-terusan Dibahas Ulang RUU KUHP Tak Kunjung Disahkan

Selasa, 29 November 2022 20:31 Reporter : Alma Fikhasari
Pimpinan DPR: Kalau Terus-terusan Dibahas Ulang RUU KUHP Tak Kunjung Disahkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ©2020 Liputan6.com/yopi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak kunjung selesai dan disahkan menjadi Undang-Undang jika pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah terus dibahas.

"Kalau terus-terusan begitu (dibahas ulang), tidak ada habis-habisnya. Saya pikir masyarakat sudah memberikan kepada DPR, baik langsung maupun melalui partai-partai yang ada sesuai dengan konstituen masing-masing. Saya pikir kalau tidak disahkan lagi, kapan lagi kita punya produk yang baru," kata Dasco di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Meski dalam pembahasan tingkat I antara Komisi III dan pemerintah pekan lalu ada sejumlah catatan, namun Dasco menilai telah dilalui dengan lancar.

Tak hanya itu, DPR juga sudah menampung aspirasi masyarakat. Sehingga, RKUHP tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna.

"Itu kalau kita lihat kemarin pengambilan keputusan tingkat I itu berjalan dengan lancar. Memang ada catatan, tapi bukan penolakan dari salah satu fraksi dan kita anggap catatan itu kita terima," imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Disoroti Sejumlah Kelompok Masyarakat

Diketahui, sejumlah kelompok masyarakat masih tak setuju dengan RKUHP yang disepekati DPR RI bersama pemerintah tersebut. Aliansi kelompok masyarakat yang beranggotakan YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Greenpeace, Trend Asia, LBH Masyarakat, PBHI, dan Pantau Gambut menyebut sejumlah pasal bermasalah yang tercantum dalam RKUHP.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyampaikan bahwa payung hukum pidana nasional terbaru itu tak bisa memuaskan semua pihak.

"Tidak mungkin kita akan memuaskan semua pihak ya, karena setiap isu di dalam RKUHP itu pasti penuh dengan kontroversi dan kontroversi," kata Eddy.

Namun dia memastikan, RKUHP saat ini jauh lebih baik ketimbang RUU yang ditolak masyarakat pada 2019. DPR dan pemerintah disebutnya telah menampung seluruh aspirasi publik, meski diakuinya bahwa semua pendapat tak bisa ditampung dalam RKUHP terbaru.

"Kami mencoba mengakomodasi berbagai pihak dan itu tertuang baik di dalam batang tubuh maupun penjelasan," ujar Eddy.

[gil]

Baca juga:
Komisi III DPR: RKUHP Sudah Clear, Mudah-mudahan Disahkan Sebelum Reses
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
RKUHP Segera Disahkan, Komisi III DPR: Tugas Kami Sudah Selesai
DPR Targetkan RKUHP Disahkan Sebelum Reses
Pimpinan DPR: Yang Tidak Puas Terhadap RKUHP Boleh Gugat ke MK
Spanduk Besar Tolak RKUHP Membentang di CFD Bundaran HI, Polisi Bereaksi
Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Ini Penjelasan Polisi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini