Peserta Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Diimbau Hindari Hoaks
Merdeka.com - Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) Sunanto mengajak peserta Muktamar XVII PPPM untuk bersama-sama menjaga iklim yang kondusif selama perhelatan akbar muktamar di Yogyakarta. Rencananya muktamar tersebut akan diselenggarakan pada 26-28 November 2018.
Cak Nanto sapaan akrab Sunanto menekankan, demikian sejalan munculnya isu-isu negatif dan aksi saling serang masing-masing kubu jelang pelaksanaan muktamar. Isu negatif dan aksi saling serang itu beredar di kalangan peserta muktamar melalui aplikasi media sosial WhatsApp Group (WAG).
Sebelumnya, Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) berharap dalam muktamar kali ini tidak muncul atau berhembus informasi yang tidak bertanggung jawab. Apalagi informasi disebarkan tidak disertai dengan nama atau identitas yang jelas.
Cak Nanto khawatir jika perhelatan akbar di tanah kelahiran Muhammadiyah, Yogyakarta, dibumbui dengan informasi tidak bertanggung jawab akan menimbulkan perpecahan. Bukan hanya di kalangan internal Pemuda Muhammadiyah, namun Muhammadiyah pada umumnya.
"Saya secara pribadi mengajak agar suasana yang sejuk, suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan dijaga bersama selama muktamar. Jangan gunakan politik segala cara dengan menyebarkan hoaks karena dapat memecah-belah persaudaraan antar kader Pemuda Muhammadiyah," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/11).
Pria kelahiran Sumenep itu menekankan, Muktamar XVII PPPM bukanlah kontestasi politik. Semua pihak harus bersama-sama menahan diri dan menjaganya agar berjalan secara sehat dan fair. Lebih baik, semua calon yang ada, termasuk dirinya, melakukan pendekatan dan meraih suara dengan meyakinkan peserta/muktamirin melalui ide dan gagasan.
"Mau dibawa kemana Pemuda Muhammadiyah dalam empat tahun ke depan, saya kira lebih fair daripada melakukan penggembosan suara calon tertentu melalui penyebaran informasi yang tidak dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Sebelumnya, Cak Nanto juga mengatakan, pembangunan blok historis tidak akan terwujud jika PM mengabaikan kekuatan basis massa. Penguatan massa PM menjadi jawaban untuk mewujudkan cita-cita keislaman dan ke-Indonesia-an.
Agenda ini perlu dilakukan dengan optimalisasi pemberdayaan kader di banyak ruang dan di setiap lini kehidupan. Mengingat beragamnya latar belakang kader, baik dari sisi profesi, posisi geografis, setting psiko-sosial-politik-ekonomi dan seterusnya.
"Kerja-kerja penguatan basis massa PM akan berhasil jika ditopang oleh pemimpin yang menggerakkan model kepemimpinan kolektif," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Puan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama
Ketua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaJika Menang Pilpres, Mahfud Sebut Bakal Mengambil Kombinasi Kepemimpinan Soekarno-Hatta
Sumatera Barat bagi Mahfud bukan hanya sekadar penyumbang orang atau tokoh, tetapi juga sebagai daerah tempat meramu ideologi yang lahir di negara ini.
Baca SelengkapnyaMahfud Mundur dari Menko Polhukam, PSI: Ini Pilihan Politik Elektoral Bukan soal Etik dan Konstitusi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah pengunduran diri Mahfud MD lebih dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaKPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK
Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.
Baca Selengkapnya