Perlunya diwujudkan kebijakan dan anggaran negara yang adil gender

Merdeka.com - Anggota DPR Irine Yusiana Roba Putri meminta untuk menghentikan kekerasan dan menciptakan kehidupan publik lebih adil bagi perempuan. Dia merasa kebijakan dan anggaran negara adil gender ini menjadi sebuah keharusan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Forum of Women Parliamentarians di sela Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU), di Jenewa, Swiss. "Sebagai contoh, DPR RI saat ini sedang dalam proses legislasi undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender dan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang bertujuan salah satunya memberi perempuan kemudahan saat melaporkan kekerasan kepada pihak kepolisian," kata Irine dalam keterangan persnya, Selasa (25/10).

Anggota Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR ini menyatakan, perempuan tentu memiliki kebutuhan berbeda dibanding kaum lelaki. Untuk itu mereka harus memiliki fasilitas maupun akses sesuai kebutuhannya. Namun, saat ini dia merasa masih banyak kebijakan lebih condong kepada para lelaki.

"Selama ini, kebijakan publik kita sangat maskulin, dan semua fasilitas publik masih dominan dipandang dari sudut dan kebutuhan laki-laki. Kebijakan dibuat, diawasi, dan dilaksanakan oleh laki-laki, dan perempuan kurang mendapat tempat di sini," ujarnya.

Sementara itu, delegasi dari negara lain menyatakan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam politik bukanlah mitos. Angka ini masih sangat besar, seperti ditunjukkan survei IPU terhadap 55 anggota parlemen perempuan dari 39 negara.

Survei IPU itu menyebut sebanyak 82 persen politikus perempuan mengalami kekerasan psikologis, sementara 44 persen mengalami ancaman kekerasan, dan 65 persen dari mereka pernah mendapat komentar bernada seksis terutama dari kompetitor atau parpol lain.

IPU diikuti 138 negara berkomitmen memastikan perempuan bisa berpartisipasi sama dalam politik. Sidang IPU ke 135 tahun ini berlangsung pada 23 Oktober hingga 27 Oktober di Swiss, dengan topik meningkatkan peran anggota parlemen dalam mengatasi pelanggaran hak asasi, terutama kekerasan terhadap perempuan.

Delegasi dari negara lain juga menyoroti kekerasan terhadap kaum minoritas dalam politik, baik minoritas menurut agama, ras, maupun orientasi seksual. Hal lain diangkat adalah kekerasan dalam politik dapat juga berupa komentar seksis terhadap perempuan. Semua ini tidak boleh dibiarkan karena hanya meminggirkan perempuan. Pada forum ini, semua delegasi parlemen bersepakat bahwa perempuan harus meninggalkan tiap sekat politik dan bekerja sama menghadapi ketidakadilan terhadap perempuan.

Irine Yusiana menambahkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik akan terus membuat banyak perbedaan. Perempuan membawa pandangan dan talenta berbeda dalam memengaruhi pembentukan agenda politik.

"Namun, catatan Komnas Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa kandidat perempuan menghadapi lebih banyak ancaman dan intimidasi daripada kandidat laki-laki. Hal ini tidak boleh dibiarkan, dan kami anggota parlemen perempuan berkomitmen mewujudkan politik yang lebih ramah bagi generasi perempuan Indonesia berikutnya," terangnya. (mdk/ang)