Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perlawanan HTI mau dibubarkan pemerintah

Perlawanan HTI mau dibubarkan pemerintah Hizbut Tahrir Indonesia. ©2017 merdeka.com/nur habibie

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) tengah menempuh jalur hukum untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dinilai ormas yang anti-Pancasila sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI. Nasib HTI selanjutnya ada diputusan hakim.

Keputusan tersebut dilakukan setelah Menko Polhukam Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat.

"Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto di kantornya, Senin (8/5) kemarin.

"Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," jelas Wiranto.

Bak petir di siang bolong menerima informasi seperti ini. Tidak tanggung, yang dilawan adalah penguasa. Namun HTI tak kehilangan akal.

Ketua DPD I HTI Sumsel, Mahmud Jumhur menilai, pembubaran itu sebuah bentuk kezaliman karena dilakukan tanpa proses dialog. Pembubaran juga disinyalir lantaran kepentingan pemerintah terganggu dengan banyaknya kritik disampaikan.

"Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak pula anti Kebhinekaan. Jadi apanya yang dilanggar oleh HTI, tidak pernah mengganggu ketertiban umum, tidak pernah berbuat kekacauan," kata Mahmud, Senin (8/5).

Menurut dia, rencana pembubaran HTI telah lama terembus. Isu ini semakin menguat sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

"Ini karena rezim panik. Puncaknya setelah Ahok kalah Pilkada kemarin," ujarnya.

Senada, Ketua DPD I HTI Jawa Timur, Hisyam Hidayat mengatakan, HTI didirikan dengan cara mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

"Artinya, organisasi kami legal. Terdaftar resmi dan ada badan hukumnya. Kami lakukan sesuai ketentuan hukum yang ada, maka kami akan tetap berjalan seperti biasa," tegasnya yakin.

Terkait pandangan bahwa HTI anti Pancasila, Hisyam cukup memakluminya. Tapi, kata dia, HTI juga memiliki sudut pandang berbeda. Dalam undang-undang ormas, kata dia, yang disebut anti Pancasila itu atheis.

"Di undang-undang itu yang anti Pancasila adalah atheisme (tidak percaya Tuhan) dan Leninisme (paham komunis). HTI berdasarkan Islam, masa anti Pancasila?" dalihnya.

Hisyam tidak menyangkal bahwa HTI memang memperjuangkan khilafah atau Negara Islam. Sebab menurutnya, jargon ini memang diajarkan dalam Islam.

"Di Islam memang diajarkan. Di pesantren-pesantren juga diajarkan soal khilafah," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengatakan, HTI adalah organisasi legal yang berbadan hukum perkumpulan. Bahkan, sudah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama 25 tahun.

"Secara legal dan tertib dan damai praktis tidak penah menimbulkan permasalahan hukum," sambung Ismail.

Apalagi, lanjut dia, HTI belum pernah dimintai keterangan oleh pemerintah tentang apa yang menjadi alasan pembubaran tersebut.

"Apa yang disampaikan oleh pemerintah sesungguhnya apa yang dipersangkakan kepada kami. Kami juga tidak pernah juga dimintai keterangan termasuk juga kalau kita mengikuti Undang-undang Ormas di mana di sana ada stop untuk sampai di mana pembubaran. Kami sampaikan bahwa itu adalah kelompok dakwah yang bergerak di negeri ini yang kami yakini sebagai solusi permasalahan yang tengah dihadapi oleh negeri ini kita tahu negara kita ini menghadapi masalah," ujarnya.

Menurut Ismail, yang harus diurusi oleh negara ialah masalah korupsi yang semakin marak di Indonesia dan beberapa masalah lain yang memang merugikan negara.

"Negara kita ini menghadapi banyak sekali masalah ada kemiskinan ketidakadilan, persoalan moral, korupsi, eksploitasi sumber daya alam oleh konspirasi. Itu semua kita melihat telah berjalan sekian lamanya tanpa ada tanda-tanda penyelesaian sebagai anak bangsa yang digerakkan oleh para pemuda terdorong untuk mengambil peran menyelamatkan negeri ini.

"Jalan dakwah yang dilakukan oleh HTI adalah bentuk tanggung jawab kami atas masa depan negeri ini. Karena itu sungguh sangat tidak tepat, sangat semena-mena bila kemudian kami diperlakukan oleh pemerintah seperti sekarang ini, tuduhan macam-macam yang tidak relevan, tuduhan yang mengada-ada," keluh Ismail.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya
Cair 100 Persen, Segini THR yang Bakal Diterima Prajurit TNI dari Semua Golongan
Cair 100 Persen, Segini THR yang Bakal Diterima Prajurit TNI dari Semua Golongan

THR prajurit TNI dicairkan utuh alias tidak lagi dipotong mulai H-10 lebaran.

Baca Selengkapnya
Prajurit TNI Asal Papua Pakai Gelang 'Sakti' Bisa Sembuhkan Penyakit, 'Jangan Dipegang Nanti Kau Sakit'
Prajurit TNI Asal Papua Pakai Gelang 'Sakti' Bisa Sembuhkan Penyakit, 'Jangan Dipegang Nanti Kau Sakit'

Gelang 'sakit' yang begitu mencuri perhatian dikenakan oleh prajurit TNI AD asal Papua.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Surat Suara Tercoblos Duluan di TPS 03 Pejaten Timur Hoaks, Ini Faktanya
Bawaslu Pastikan Surat Suara Tercoblos Duluan di TPS 03 Pejaten Timur Hoaks, Ini Faktanya

Setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 di jalan tersebut.

Baca Selengkapnya
Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron
Kasus Prajurit TNI Meninggal usai Tabrak Lari, Pelaku Akhirnya Serahkan Diri usai Buron

Diduga tak bisa mengendalikan kemudi, truk itu menambrak korban hingga membuatnya meninggal di tempat.

Baca Selengkapnya