Perkuat 4 konsensus dasar, Dirjen Polpum Kemendagri gelar rakor wawasan kebangsaan

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Hotel Haris Bali. Rakornas tersebut mengambil tema 'Optimalisasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Guna Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa'.

Dalam laporannya Kasubdit Karakter dan Wawasan Kebangsaan Hartono mengatakan kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan adalah upaya pemerintah dalam mendukung penciptaan persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional dengan berdasarkan kepada implementasi nilai-nilai 4 konsensus Dasar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga terjamin kondisi yang mendukung tercapainya tujuan dan cita-cita nasional bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hartono menambahkan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi instrumen penting dalam kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan.

Perkuat empat pilar, Dirjen Polpum Kemendagri gelar rakor wawasan kebangsaan ©2018 Merdeka.com

Rapat koordinasi Nasional Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dibuka oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Didi Sudiana. Dalam sambutannya, Didi menyatakan wawasan kebangsaan dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Beberapa realita dan fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan potensi memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa. Survei Nilai-Nilai Kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada tanggal 24 Juli 2017 yang lalu menyatakan dari 100 orang Indonesia terdapat 18 orang yang tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia.

"Kemudian 24 orang dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila dan 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan," ujarnya.

Selanjutnya, hasil survei Lembaga Survei Alvara Strategi Indonesia tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Advokasi UKP-PIP menunjukkan sebanyak 19,4 persen Aparatur Sipil Negara tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi, sedangkan sebanyak 80,6 persen ASN percaya dengan ideologi Pancasila, untuk tingkat swasta sebanyak 18,1 persen yang tidak setuju, sementara setuju sebesar 81,9 persen. Sedangkan di tingkat pegawai BUMN, 9,1 persen tidak setuju dan 90,9 persen setuju Pancasila sebagai ideologi.

Perkuat empat pilar, Dirjen Polpum Kemendagri gelar rakor wawasan kebangsaan ©2018 Merdeka.com

Data ketiga dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Survei ini dilaksanakan di 34 Provinsi pada 28 Juni - 5 Juli 2018. Survei menunjukkan bahwa dalam 13 tahun terakhir prosentase masyarakat yang Pro-Pancasila menurun hingga 10 persen. Sementara Di sisi lain, masyarakat yang Pro-NKRI Bersyariah mengalami kenaikan sebesar 9 persen selama 13 tahun. Ke semua data tersebut mengindikasikan bahwa perlu ada peningkatan kinerja kita selaku Pemerintah sekaligus perlu ada pembenahan dan optimalisasi program penguatan wawasan kebangsaan.

Sebagai indikator adalah pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan yang ditandai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2012. Pembentukan PPWK di daerah menjadi penting, karena PPWK merupakan sarana kita bersama untuk menguatkan wawasan kebangsaan yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Berdasarkan data Ditjen Polpum Masih terdapat 2 provinsi dan 387 Kab/Kota yang belum membentuk PPWK di daerah, belum terbentuknya PPWK di sejumlah Daerah tersebut menunjukkan masih kurangnya komitmen kita bersama dalam pembinaan wawasan kebangsaan.

Didi Sudiana mengharapkan dapat membawa sinergi bersama antara kita semua dalam meningkatkan komitmen pembinaan wawasan kebangsaan. Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera membentuk PPWK sebagai bentuk percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional khususnya yang berkenaan dengan penguatan wawasan kebangsaan.

Rakornas PPWK ini di hadiri oleh, Direktur Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Bapeda dan Kesbangpol kabupaten/Kota dan Provinsi se-Indonesia.