Penting Mendengar Masukan Publik Tentang Rekam Jejak Capim KPK

Merdeka.com - Wakil DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait 10 nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masukan dari masyarakat penting dipertimbangkan.
"Karena (kita) membutuhkan figur-figur yang baik," kata saat ditemui di acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/9).
Menurut Fadli, masukan dan penilaian dari publik bisa dipandang sebagai salah satu fungsi kontrol terhadap figur-figur yang nantinya akan memimpin lembaga antirasuah.
Dari 10 orang capim KPK, Fadli mengaku hanya mengenal beberapa saja. Dia meminta publik ikut memberi masukan terkait rekam jejak para capim sehingga DPR bisa menilai integritasnya.
"Iya terutama (track record) mereka yang bergiat di bidang-bidang terkait. Terutama dari kalangan civil society, institusi-institusi tempat mereka berkiprah sebelumnya atau kalau dia dari NGO atau dari dunia akademisi," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini masyarakat menginginkan pimpinan KPK yang teruji integritasnya. Sehingga tak diragukan dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Jadi kita memang memerlukan orang-orang yang memang punya integritas, kapasitas, kapabilitas," ungkapnya.
Fadli berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menilai para Capim KPK yang punya integritas tinggi.
"Presiden tentu mempunyai hak menilai juga. Bukan hanya numpang lewat kan, kita berharap Presiden bisa menimbang dan menilai begitu," harap Fadli.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Puteri Komarudin Ajak Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Baca Selengkapnya

DPR Minta Kolaborasi KPK-Polri dalam Berantas Korupsi Tak Hanya Formalitas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
Baca Selengkapnya

DPR Reses, Puan Ingatkan Anggota Dewan Tetap Jalankan Tugas di Tahun Politik
Anggota DPR memiliki kepentingan dalam mempersiapkan Pemilu 2024 mendatang, baik Pileg maupun Pilpres.
Baca Selengkapnya

Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang
Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024.
Baca Selengkapnya

Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Kades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca Selengkapnya

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya

DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!
DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca Selengkapnya

Di Depan DPR, Menkes Budi Jamin Tak Ada Kegaduhan dari Penyebaran Nyamuk Wolbachia
Menkes Budi Gunadi Sadikin rapat dengan DPR membahas implementasi teknologi nyamuk Wolbachia.
Baca Selengkapnya

Hadiri Forum APPF di Filipina, BKSAP DPR Serukan Krisis Kesehatan Palestina
Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina.
Baca Selengkapnya

DPR Ingatkan KPK Punya Banyak PR Usai Pergantian Ketua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Dibocorkan Mahfud, Ada Anggota DPR Galak Tekan Menteri di Rapat Tapi Minta Proyek
Mahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca Selengkapnya