Penjelasan Menkum HAM soal Pencopotan Kalapas Kelas IIB Polewali Mandar

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar Haryoto bukan karena tidak setuju dengan adanya islamisasi untuk warga binaan.

"Bukan, bukan begitu, dia (Haryoto) menghilangkan hak orang," ujar Yasonna di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Menurut Yasonna, keputusan Haryoto mewajibkan warga binaan yang hendak bebas harus bisa membaca Alquran bertentangan dengan Undang-Undang. Pasalnya kewajiban itu justru mencabut hak dari napi yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat.

"Bahwa Tujuannya baik, bahwa orang harus mempelajari kitab sucinya, Alquran, Alkitab, oke. Tapi jangan menjadi syarat (napi) untuk keluar (bebas). Kalau dia enggak bisa-bisa, nanti lewat waktunya bagaimana," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Almuzammil Yusuf mengkritik penonaktifan Haryoto lantaran ada pihak yang tidak nyaman dengan proses islamisasi di Lapas.

"Tapi kalau syarat itu membuat enggak nyaman sebagian pihak mungkin saja. Karena dikhawatirkan akan ada Islamisasi Lapas," kata Almuzammil.

Almuzammil sendiri mendukung syarat narapidana harus bisa membaca Alquran karena mampu merangsang narapidana untuk belajar agama Islam. Almuzammil membantah jika penerapan syarat itu malah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan narapidana.

"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Alquran itu membikin keonaran di tengah penghuni lapas yang Muslimin," kata dia

Reporter: Fachrur Rozie