Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memastikan ada buruh asal China bekerja di Indonesia. Jumlahnya lebih kurang mencapai 21 ribu orang. Dia sekaligus menepis tudingan Indonesia telah dimasuki 10 juta tenaga kerja China ilegal.

Jokowi menyebut isu Indonesia dimasuki 10 juta tenaga kerja ilegal asal China sudah meresahkan. Untuk itu, sudah sepatutnya kepolisian menindak penyebar isu tersebut.

"Hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Jumat kemarin.

Jokowi menjelaskan, angka 21 ribu pekerja asal China itu termasuk kecil. Sebab, dirinya meyakini tidak mungkin mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia lantaran gajinya lebih kecil dibanding negara asal.

"Banyak yang bersuara Tiongkok yang masuk ke Indonesia 10 juta, 20 juta juga itu yang ngitung kapan? Itungan kita 21 ribu. Sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak," ungkapnya.

Menurut Jokowi,rumor 10 juta tenaga kerja asing masuk Indonesia dianggapnya salah sasaran. Sebab, angka sebesar itu merupakan target dari pemerintah untuk dapat mendatangkan turis ke Indonesia.

"10 Juta turis yang diharapkan masuk dari Tiongkok ke Indonesia. Amerika paling gede sekarang, nomor dua Uni Eropa. Ini urusan turis, bukan urusan tenaga kerja. Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Jangan sampe rumor berkembang dimana-mana," ujarnya.

Jokowi menanmbahkan, banyak warga Indonesia juga menjadi pekerja di negara asing. Tercatat, lebih kurang 2 juta orang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Sementara, di Hongkong berjumlah 153 ribu orang. Namun, kedua negara tersebut tak pernah meributkan kedatangan tenaga kerja datang dari negara lain.

Di samping itu, Jokowi juga memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi bergerak cepat menindak pekerja ilegal. Ini sekaligus menjawab tudingan jika kebijakan bebas visa dimanfaatkan tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.

"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara yang layak diberikan bebas visa atau negara mana justru memanfaatkan kebijakan itu untuk melakukan hal tak bermanfaat.

"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," terangnya.