Penjelasan Bawaslu Kabar Helikopter Anies Dilarang Mendarat di Tuban: Tak Ada Laporan akan Landing

Bawaslu mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Kapolres, tidak ada surat pemberitahuan dari Anies maupun panitia setempat untuk melakukan pendaratan.

Kabar ini pertama kali diungkap pasangan Anies, cawapres Muhaimin Iskandar.

Penjelasan Bawaslu Kabar Helikopter Anies Dilarang Mendarat di Tuban: Tak Ada Laporan akan Landing

Polemik statemen calon wakil presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau cak Imin atas kejadian kesulitan Capres Anies Baswedan yang hendak mendarat di Tuban, Jawa Timur pada pekan lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban.

Ketua Bawaslu Tuban, M Arifin mengungkap, alasan mengapa helikopter yang ditumpangi Capres Anies tidak bisa mendarat di lapangan Polres Tuban. Ia menyebut, hal itu dikarenakan tidak ada adanya pemberitahuan bahwa Anies bakal landing di Tuban.

"Berdasarkan hasil pengawasan baik itu upaya pencegahan dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pak kapolres menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada surat masuk terkait dengan jadwal landing di Tuban dari paslon Amin atau paslon lain juga belum ada."

Kata Arifin saat dikonfirmasi merdeka.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/1).

@merdeka.com

Dia menyebut pada prinsipnya di kepolisian memang harus netral. Demikian juga dengan BUMN, TNI, Bawaslu, juga KPU harus netral.

"Dalam artian ketika ada satu paslon yang mau landing di Tuban dan ada jadwalnya landing malah kami mempersiapkan, kalau 1 boleh, 2 juga harus boleh, 3 juga harus boleh," tambahnya.

Pada saat kejadian Anies, diakuinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke polres. Dikonfirmasi kembali apakah Polres tidak mengetahui jika kedatangan Anies ke Tuban melalui udara alias menggunakan helikopter. Arifin menegaskan tidak ada pemberitahuan sama sekali.

"Sejauh ini belum ada jadwal landing ke Tuban ya. Itu hasil konfirmasi kami dengan banyak pihak termasuk ke pilot ya, kapolres, belum ada surat (pemberitahuan landing) yang masuk adanya landing. Sejauh ini tidak ada," tegasnya.

Namun ia mengakui jika saat itu memang ada jadwal kampanye Anies di Tuban, Jawa Timur. Daerah Tuban, diakuinya bagian dari rangkaian terakhir kampanye Anies setelah dari Gresik dan Lamongan.

"Saat itu kita koordinasi dengan panitia jika si Anies itu mau kampanye di salah satu tempat pendidikan. Tapi kami imbau untuk dialihkan di rumah pribadi. Tidak ada informasi soal landing di Tuban," katanya.

Dikonfirmasi soal pengawalan Anies yang dilakukan polisi saat perjalanan baik darat maupun perjalanan udara, Arifin mengaku harusnya polisi mengetahui rute perjalanannya. Namun, ia kembali menjelaskan soal kabar tidak diperbolehkannya Anies mendarat di lapangan Polres maupun Pemkab Tuban dirinya tidak tahu pasti.

"(Apakah polisi tidak mengetahui Anies melakukan perjalanan udara?) Mestinya tahu. Tapi untuk memastikan untuk landing di polres tidak boleh kapolres, di alun-alun tidak boleh pemkab, itu saya tidak tahu kebenarannya secara pasti," ungkapnya.

Soal kabar Anies dipersulit, Arifin dengan tegas  membantahnya. Setelah berkoordinasi dengan Kapolres, tidak ada surat pemberitahuan dari Anies maupun panitia setempat.

"Tahu-tahu itu setelah cak Imin derr di Jakarta. Pemberitahuan kegiatan (kampanye) itu ada, tapi pemberitahuan untuk landing itu tidak ada," ujarnya berulang.

Hingga berita ini diturunkan Kapolres Tuban AKBP Suryono belum bisa dikonfirmasi terkait dengan kejadian ini. Dihubungi melalui sambungan telepon, ada nada sambung namun tidak diangkat. Dikirim pesan melalui nomor Whatsapp-nya juga tidak direspons.

Diketahui, Calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bercerita, kunjungan capres Anies Baswedan di Tuban, Jawa Timur beberapa waktu lalu sempat helikopternya mengalami kendala. Dia mengungkapkan, tidak ada pihak yang memberikan izin saat Anies hendak mendarat.

"Kemarin saya dengar karena pendaratan Mas Anies di Tuban butuh lapangan, kita pinjam lapangan kepada semen Indonesia enggak berani ngizinin, kita pinjam halaman Polsek, Polres enggak diizinkan," kata Cak Imin di kampung nelayan, Jakarta Utara, Selasa (2/1).