Merdeka.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas banding Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama. 5 Majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus Ahok terdiri dari ketua dan anggota majelis hakim.

Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Johanes Suhadi membenarkan telah ditunjuknya majelis hakim untuk kasus Ahok. Menurutnya, majelis hakim diketuai Imam Sungudi dan Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak sebagai anggota majelis hakim.

"Sudah ditunjuk majelis hakim, diketuai Pak Imam Sungudi dengan anggota-anggotanya. Selanjutnya majelis hakim ini nanti mempelajari dan membaca berkas-berkas," kata Johanes saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (27/5).

Menurut Johanes, sistem dan mekanisme majelis hakim yang menangani banding kasus Ahok di Pengadilan Tinggi Jakarta ini berbeda dengan sidang Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat sidang pemanggilan saksi, keterangan terdakwa, pembacaan pembelaan, vonis dan lain sebagainya.

"Jika banding di Pengadilan Tinggi tidak demikian, tidak begitu sidangnya. Majelis hakim di Pengadilan Tinggi hanya mempelajari berkas-berkas perkara di Pengadilan Negeri, itu substansinya," jelasnya.

"Nanti majelis hakim mempelajaari dan membaca perkaranya, kalau sudah selesai bisa ditetapkan putusannya," sambungnya.

Ditanya soal kapan putusan banding, kata Johanes, hal tersebut juga dipengaruhi soal perkaranya. Apakah perkara dalam kasus Ahok ini terbilang rumit atau tidak, hal itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur ini terbukti bersalah melakukan penistaan agama saat menyinggung soal Surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.

Ahok dan penasihat hukumnya yang awalnya berniat banding akhirnya membatalkan atau mencabut banding. Namun, jaksa penuntut umum tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hingga akhirnya dibentuklah majelis hakim.