Pemprov Papua Pegunungan Tetapkan Alokasi Dana Otsus 2026 Sebesar Rp500,63 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah mengumumkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun 2026. Besaran dana yang akan diterima daerah tersebut mencapai Rp500,63 miliar. Alokasi ini menjadi perhatian utama mengingat perannya dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menjelaskan bahwa pembangunan di daerah ini akan lebih banyak mengandalkan alokasi Dana Otsus. Hal ini sesuai dengan petunjuk serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program unggulan di berbagai sektor.

Program-program unggulan yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar yang esensial, serta upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Namun, alokasi Dana Otsus tahun 2026 ini mengalami efisiensi signifikan. Marthen Kogoya menyebutkan adanya kemerosotan anggaran hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran alokasi Dana Otsus untuk tahun 2026 menunjukkan penurunan yang cukup drastis. Marthen Kogoya mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Papua Pegunungan menerima dana sebesar Rp1,2 triliun. Angka ini menyusut menjadi hanya Rp500,63 miliar pada tahun 2026, sebuah efisiensi yang memerlukan penyesuaian mendalam.

Penurunan anggaran sebesar 50 persen ini tentu berdampak besar pada perencanaan dan implementasi program daerah. Beberapa item program yang telah berjalan selama dua tahun terakhir kemungkinan besar akan ditiadakan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dapat dibiayai secara proporsional dengan besaran anggaran yang tersedia.

Kondisi ini menuntut Pemprov Papua Pegunungan untuk berpikir keras dan menyusun strategi baru. Tujuannya adalah agar program kesejahteraan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah tersebut tetap dapat berjalan efektif. Meskipun demikian, efisiensi anggaran memerlukan prioritas yang cermat dan inovasi dalam pelaksanaannya.

Marthen Kogoya menekankan pentingnya mencari cara agar dampak penurunan anggaran tidak terlalu memengaruhi masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap fokus pada kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup OAP. Ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arahan dari Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menjadi pedoman utama dalam menghadapi efisiensi anggaran ini. Gubernur secara tegas menyatakan bahwa pada tahun 2026, tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru. Kebijakan ini berlaku untuk kedelapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

Fokus pembangunan infrastruktur akan dialihkan sepenuhnya untuk melanjutkan proyek yang belum selesai dari tahun sebelumnya. Proyek-proyek yang telah dikerjakan pada tahun 2025 namun belum rampung akan menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan penyelesaian proyek yang sudah dimulai agar tidak mangkrak.

Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemprov untuk mengelola Dana Otsus secara bijak dan efisien. Meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas, pemerintah berupaya maksimal. Tujuannya adalah agar program-program penting tetap dapat terlaksana demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan secara berkelanjutan.

Langkah ini juga mencerminkan strategi adaptif pemerintah daerah dalam merespons kondisi fiskal. Dengan memprioritaskan penyelesaian proyek eksisting, diharapkan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Ini adalah upaya untuk mengoptimalkan setiap rupiah Dana Otsus yang dialokasikan.

Sumber: AntaraNews