Pemprov Lampung dan Pramuka Salurkan Bantuan Kemanusiaan Lampung Aceh Senilai Rp500 Juta

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp500 juta. Bantuan ini ditujukan bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh.

Penyerahan dana kemanusiaan tersebut merupakan wujud amanah dari masyarakat Provinsi Lampung melalui pemerintah daerah. Ini juga menjadi bagian dari kepedulian Gerakan Pramuka Lampung dalam merespons bencana yang menimpa saudara-saudara di Aceh.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara simbolis menyerahkan bantuan ini di Banda Aceh pada Jumat (23/1). Bantuan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, bertempat di Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Aceh.

Detail Bantuan dan Sumber Dana Bantuan Kemanusiaan Lampung Aceh

Total bantuan kemanusiaan yang diserahkan mencapai Rp500 juta, dengan sumber dana yang berasal dari dua pihak. Sebanyak Rp250 juta merupakan kontribusi dari Pemerintah Provinsi Lampung, sementara Rp250 juta lainnya berasal dari donasi internal Kwarda Gerakan Pramuka Lampung.

Jihan Nurlela, yang juga menjabat sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, menjelaskan bahwa dana dari unsur Pramuka dikumpulkan melalui aksi bumbung kemanusiaan. Aksi ini melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran, mulai dari Kwartir Cabang hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput di Lampung.

“Seluruh dana yang terkumpul disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi agar tepat sasaran dan cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Jihan. Ia menambahkan, “Ini adalah wujud pengabdian kami kepada bangsa dan negara.”

Apresiasi dan Perkembangan Penanganan Pascabencana

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kepedulian masyarakat Lampung. Menurutnya, bantuan ini sangat berarti di tengah upaya pemerintah daerah melakukan pemulihan berbagai klaster terdampak bencana.

M Nasir juga memaparkan perkembangan terkini penanganan pascabencana di Aceh. Ia menyebutkan bahwa kondisi pengungsi kini mulai menurun drastis, dari semula sekitar satu juta jiwa menjadi sekitar 91 ribu jiwa. Para pengungsi ini masih bertahan di 988 titik pengungsian.

Di sektor kesehatan, Pemerintah Aceh telah mengaktifkan kembali layanan rumah sakit dan menyiagakan 530 pos kesehatan. Pos-pos ini didukung oleh tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di Aceh Tamiang, layanan rumah sakit daerah telah kembali operasional meskipun belum optimal akibat beratnya kerusakan infrastruktur.

“Alhamdulillah, dengan kolaborasi semua pihak, kita berhasil mencegah wabah kolera,” kata M Nasir. Ia menambahkan, “Saat ini fokus penanganan diarahkan pada penyakit kulit, ISPA, serta berbagai layanan kesehatan lain sesuai kebutuhan para pengungsi di masing-masing daerah.”

Pemulihan Sektor Pendidikan di Aceh

Selain sektor kesehatan, pemulihan di sektor pendidikan juga menjadi prioritas. M Nasir menjelaskan bahwa pemerintah telah mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali berjalan sejak 5 Januari 2026.

Upaya ini dilakukan dengan mengerahkan relawan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membersihkan sekolah-sekolah dari sisa material banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Proses belajar mengajar disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas pendidikan yang terdampak bencana,” pungkas M Nasir.

Sumber: AntaraNews