Pemprov Jabar Klaim Bantuan Subsidi Upah Terealisasi 77 Persen

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealisasikan penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 sebesar 77 persen dari total penerima sebanyak 2,1 juta jiwa. Namun, untuk urusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023, mereka mengaku masih melakukan pembahasan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Taufik Garsadi menjelaskan BSU disalurkan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh sekaligus bagian dari mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19.

"BSU 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat," kata dia, Selasa (11/10).

BSU menyasar pekerja atau buruh penerima upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Semula, penyaluran BSU rampung pada Oktober 2022. Namun, pada perjalanannya ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Salah satu kendala adalah verifikasi data penerima. Semua data tersebut harus disesuaikan dengan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Jabar.

Kendala lainnya adalah aturan pekerja penerima Program BSU harus memiliki rekening di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Bagi yang belum memiliki rekening itu penyalurannya melalui POS.

"Verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker, jadi data potensi penerima BPJS BSU di Jabar dari BPJS Naker masuk ke Kemenaker, itu dipadankan dengan data keluarga PKH, penerima bantuan lain sehingga itu waktunya lama," terang dia.

Di luar hal itu, saat ditanya mengenai penentuan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mencari formula yang tepat sebelum penetapan dilakukan sesuai jadwal pada 30 November mendatang.

Menurut dia, beberapa hal yang dicermati sebelum menentukan besaran upah adalah perkembangan ekonomi, termasuk kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Lalu, ia menyatakan bahwa tak sedikit kondisi perusahaan di sektor tertentu banyak yang sedang sulit.

"Yang penting kami ingin kondusifitas dijaga. Jangan demo besar-besaran segala, seolah-olah pemerintah tidak care," kata dia.

"Pak Gubernur sangat mengerti sekali dan paham beliau sangat ingin sekali mengurangi beban para buruh, untuk itu nanti akan ada pertemuan khusus membicarakan," ujarnya.

Semua hasil kajian, masukan akan bermuara pada usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai degan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Hanya saja, belum bisa memastikan kenaikan UMK 2023 bisa sesuai harapan buruh yang ingin naik 24 persen.

"Kita diskusikan, kalau buruh dan pengusaha sudah ada formula. Karena kalau sekarang diumumkan naik 20 persen inflasi pasti naik. Belum juga (ditetapkan) sudah naik, kasihan yang bukan buruh. Jadi kita cari jalan keluar," pungkasnya.