Pemkot Banjarmasin Intensifkan Pemeliharaan Drainase, Siaga Banjarmasin Antisipasi Banjir Musiman

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengambil langkah serius dengan mengintensifkan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan drainase. Upaya ini dilakukan sebagai langkah proaktif dalam antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, terutama saat musim penghujan tiba.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa pemeliharaan ini menjadi skala prioritas mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi. Fokus utama diberikan pada wilayah langganan banjir atau genangan, seperti kawasan Kayu Tangi di Banjarmasin Utara, yang sering terdampak saat hujan deras atau air pasang tinggi.

Langkah antisipasi cepat ini sangat krusial mengingat kondisi geografis Banjarmasin. Sebagai daerah yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut dan tanah rawa, penanganan banjir memiliki tantangan tersendiri yang memerlukan fungsi drainase optimal.

Prioritas Penanganan Wilayah Rawan Banjir

Wilayah seperti Kayu Tangi di Banjarmasin Utara telah lama menjadi langganan banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi atau air pasang. Oleh karena itu, Pemkot Banjarmasin memandang penting untuk segera melakukan pemeliharaan sungai dan drainase di area tersebut, serta di wilayah lainnya, agar siap menghadapi curah hujan ekstrem.

Suri Sudarmadiyah mengungkapkan bahwa pembangunan dan pembenahan drainase di kota berjuluk "Kota Seribu Sungai" ini membutuhkan jaringan yang sangat panjang, diperkirakan mencapai sekitar 300 kilometer. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 15 persen dari total kebutuhan tersebut yang berhasil ditangani.

Penanganan banjir secara jangka panjang menjadi bagian integral dari visi dan misi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan Wakilnya Ananda. Mereka menargetkan pembenahan drainase dan sungai sebagai prioritas utama hingga tahun 2026 untuk memastikan Banjarmasin antisipasi banjir lebih efektif.

Tantangan Geografis dan Dampak Pembangunan

Kondisi geografis Banjarmasin yang berada 16 sentimeter di bawah permukaan laut dan merupakan dataran rendah rawa, menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan air. "Jadi, bayangkan kemana air turun, karena volume air itu setiap tahun tetap sama," ujar Suri Sudarmadiyah, menyoroti kompleksitas masalah ini.

Selain itu, pesatnya pembangunan juga turut memperparah kondisi. Dari total luasan 9.800 hektare area Banjarmasin, sekitar 60 persen di antaranya sudah terbangun. Pembangunan yang seringkali diikuti dengan pengurukan tanah untuk meninggikan bangunan, secara tidak langsung menghilangkan area resapan dan jalur pembuangan air alami, yang kemudian menyebabkan genangan.

Untuk mengatasi dampak pembangunan ini, Pemkot Banjarmasin berencana memperketat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengetatan ini bertujuan untuk menghindari pembangunan di atas sungai atau zona hijau yang seharusnya berfungsi sebagai jalur air dan area konservasi lingkungan.

Peran Serta Masyarakat dan Optimalisasi Dana Kelurahan

Selain intervensi infrastruktur, penanganan persoalan banjir tahunan ini sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Suri Sudarmadiyah menekankan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di saluran air atau drainase, serta menghindari mendirikan bangunan di atas saluran atau sungai yang dapat menjadi penyebab banjir.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi dana kelurahan yang tersedia di tiap wilayah. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penanganan banjir berskala lokal, seperti pemeliharaan fasilitas drainase di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, upaya penanganan banjir dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan dari tingkat paling bawah.

Secara keseluruhan, Suri Sudarmadiyah menegaskan bahwa penanganan banjir di Banjarmasin memerlukan intervensi komprehensif. Ini mencakup rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur sungai serta drainase, yang didukung penuh oleh kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Sumber: AntaraNews