Pemkab Bogor Tak Punya Uang Tertibkan Bangunan Liar di Puncak

Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin menyebut banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak lepas dari banyaknya bangunan liar di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Ade memperkirakan, bangunan liar atau tidak berizin di Puncak lebih dari 2.000 unit. Sehingga berimbas pada rendahnya daya serap tanah di Puncak. Di mana air dari hulu tidak bisa tertahan dan langsung mengalir ke hilir.

Pemkab Bogor pun kesulitan jika harus melakukan penertiban dengan bermodal APBD. Karena kebutuhan dana cukup besar, sementara APBD terbatas hanya untuk program berskala lokal.

"Kita sudah kerja sama dengan PTPN untuk melakukan penertiban. Beban jangan diserahkan ke daerah terus. Anggaran kita terbatas. Kita sudah inventarisir, ada lebih dari 2.000 unit di Puncak," kata Ade, Selasa (28/7).

Bangunan liar yang dimaksud Ade, terdiri dari vila-vila hingga lapak usaha yang menutup tanah dengan beton hingga menebang pohon. Untuk melakukan pembongkaran, Ade berharap ada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Karena kita juga nggak tahu siapa yang mengeluarkan izin. Tiba-tiba ada bangunan. Kan di Puncak itu kawasan hutan konservasi yang tidak bisa dibangun sembarangan. Ada regulasi," ujarnya.

Dia mengeluhkan, saat terjadi banjir di DKI, Bogor selalu disalahkan dan upaya penyelesaian hanya dibebankan ke pemerintah daerah.

"Saya sudah sampaikan. Beban jangan disampaikan ke daerah. Penanganan lingkungan harus bersama-sama. Jangan pas mentok, baru ke kita. Yang memberi izin siapa. Harus ditangani bersama demi kemanfaatan bersama," tutupnya.