Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, pemerintah memberikan anggaran Rp100 miliar untuk pembangunan satu sekolah rakyat.
Namun, Cak Imin mengatakan angka tersebut tergantung kebutuhan di masing-masing lokasi sekolah rakyat.
"Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp100 miliar," kata Cak Imin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3).
Dia mengungkapkan, saat ini sudah tersedia 50 sekolah rakyat diberbagai daerah.
"Yang sudah ready 50-an (sekolah) dan kemungkinan bisa bertambah," ungkapnya.
Cak Imin menyampaikan, tahun ajaran depan sudah bisa menerima siswa mulai dari SD hingga SMA.
"Ya tahun ini akan dimulai pekerjaan untuk membuat sekolah rakyat. Bahkan tahun ajaran depan ini sudah dimulai. Eh, menerima, siswa mulai SD, SMP, dan SMA ke Sekolah Rakyat," imbuh Cak Imin.
Butuh 60 Ribu Guru
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, butuh 60 ribu guru untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti.
Namun, Abdul Mu'ti menyebut, pihaknya masih mematangkan skema dalam merekrut guru.
"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," ujar dia.
Perihal kurikulum, Abdul Mu'ti menyebut juga tengah dibahas. Sebab, saat ini terdapat dua skema penggunaan kurikulum di sekolah rakyat.
"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," jelasnya.
"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," imbuh Abdul Mu'ti.