Pemerintah Butuh Rp 64 Triliun untuk Alirkan Listrik ke Seluruh Rumah di Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan bahwa diperlukan anggaran total sebesar Rp 64,09 triliun agar semua rumah di Indonesia dapat teraliri listrik hingga tahun 2029. Sebagian besar dana ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (Lisdes). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan hingga 2029 mencapai Rp 61,65 triliun untuk Lisdes, sedangkan Rp 2,44 triliun diperuntukkan bagi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

"Sehingga totalnya untuk melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia diperlukan anggaran tambahan Rp 64,09 triliun," ungkap Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Jakarta pada Rabu (3/9/2025).

Dia menambahkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengusulkan penambahan anggaran untuk program melistriki masyarakat di Indonesia. Untuk tahun 2025, dialokasikan Rp 3,8 triliun, dan pada tahun 2026 sekitar Rp 5 triliun. "Ini akan dipakai untuk pertama adalah terutama untuk perpanjangan jaringan distribusi untuk rumah tangga termasuk juga adalah melistriki daerah-daerah yang secara teknis ini sangat sulit untuk dilakukan dengan jaringan-jaringan PLN," jelasnya.

"Tahun depan akan dilakukan tahapan yang kedua untuk program Lisdes di 1.135 lokasi dengan total anggaran Rp 5 triliun. Ini terdiri dari perpanjangan grid jaringan distribusi dan juga PLTS Komunal atau mungkin nanti juga ada yang PLTS individual," tambah Dadan.

Berikut adalah rincian anggaran untuk program Lisdes dan BPBL yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2029. Saat ini, PLN telah mengelola proyek yang beroperasi di 282 lokasi dengan total 13.075 pelanggan, dengan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 340 miliar. Pada tahun 2025, anggaran untuk Lisdes diperkirakan mencapai Rp 3,42 triliun, yang ditujukan untuk melayani 72.098 pelanggan. Sedangkan untuk BPBL, anggaran yang disiapkan adalah Rp 450 miliar untuk 215.000 rumah tangga.

Untuk tahun 2026, anggaran Lisdes mengalami peningkatan menjadi Rp 10 triliun, yang akan menjangkau 186.216 pelanggan, sementara BPBL akan mendapatkan alokasi Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga. Pada tahun 2027, anggaran untuk Lisdes kembali meningkat menjadi Rp 15,33 triliun, ditujukan untuk 218.513 pelanggan, dengan BPBL tetap di angka Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 2028, anggaran Lisdes direncanakan sebesar Rp 13,06 triliun untuk 134.340 pelanggan, sementara BPBL masih mendapatkan anggaran Rp 530 miliar untuk 250.000 rumah tangga.

Terakhir, pada tahun 2029, anggaran Lisdes direncanakan mencapai Rp 19,5 triliun, yang akan melayani 159.851 pelanggan. Sementara itu, anggaran untuk BPBL disiapkan sebesar Rp 395 miliar untuk 186.773 rumah tangga. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam hal akses energi dan perbaikan infrastruktur.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meluncurkan program Listrik Desa untuk periode 2025-2029. Program ini menargetkan elektrifikasi di 5.758 desa dan akan menyediakan sambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Target tersebut sejalan dengan kebijakan ketenagalistrikan yang telah dirumuskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk tahun 2025-2034.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan bahwa program Listrik Desa ini akan diprioritaskan untuk rumah tangga di daerah yang mengalami keterbatasan akses, tantangan geografis, serta kebutuhan sosial yang mendesak. "Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025-2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh," kata Yuliot di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Untuk melistriki daerah 3T yang biasanya memiliki tantangan akses yang sulit, dilakukan kombinasi antara sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN dan solusi off grid untuk wilayah terpencil. Sebagai langkah awal, pada akhir Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 55 pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Pembangkit tersebut terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pembangkit yang telah diresmikan ini tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 Megawatt. Hingga pertengahan 2025, proses konstruksi dan commissioning untuk proyek-proyek PLTS di daerah pedesaan telah berlangsung, dan sambungan listrik perdana telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga. Rasio elektrifikasi nasional sendiri telah mencapai sekitar 99,83 persen pada akhir 2024. Oleh karena itu, program Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menyelesaikan kantong-kantong yang belum memiliki akses listrik.