Pemerintah Berharap Indonesia Bisa Merdeka dari Corona pada 17 Agustus 2021
Merdeka.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meyakini dengan cara ini Indonesia akan dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah berharap, tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia akan merdeka dari Covid-19.
"Ini saya kasih bocorannya duluan. Kita berharap nanti 17 Agustus 2021 merdeka Covid. Kenapa? Karena kita akan membuat semua pengendaliannya itu sampai ke desa dan kelurahan dan semua dibikin posko," ujar Wiku dalam webinar yang digelar PPI London, Sabtu (13/2).
Wiku mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan surat edaran pembentukan pos komando di tingkat kelurahan dan desa. Penetapan zonasi Covid-19 dari merah, kuning dan hijau berdasarkan penemuan kasus di tingkat RT RW. Komandonya dipegang oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Desa.
Dengan cara ini, diharapkan Indonesia bisa merdeka dari Covid-19. Sebab semua pihak merasa memiliki tanggungjawab. "Karena semua merasa harus bertanggung jawab, kalau enggak bertanggung jawab keliatan warnanya merah nanti," kata Wiku.
Dikutip dari rilis Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN), posko penanganan Covid-19 memiliki empat aspek penting. Yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung.
Aspek pencegahan terdiri sosialisasi, penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta pembatasan mobilitas. Aspek penanganan mengimplementasikan 3 T (testing, tracing, dan treatment), hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Aspek pembinaan berupa upaya penegakkan disiplin dan pemberian sanksi. Lalu aspek pendukung yang terdiri pencatatan dan pelaporan, dukungan komunikasi, serta logistik.
Kepala desa/lurah dapat menentukan tindakan pengendalian gang sesuai. Serta mereka memiliki tugas menentukan struktur dan sumber daya nanusia.
Posko penanganan berskala mikro ini juga melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK dan karang taruna.
Alur pelaporan oleh Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan dilakukan real time kepada posko satu tingkatan di atasnya yakni level kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi dan pusat. Pemantauan dan evaluasi kinerja posko dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah kepada Satgas Penanganan Covid-19 satu tingkat di bawahnya. Kinerja Posko Covid-19 di setiap tingkatan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"SE ini berlaku 12 Februari sampai 22 Februari dan akan dievaluasi lebih lanjut," ujar Wiku.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaKenapa tidak memilih tanggal lain? Ini penjelasan lengkapnya.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca Selengkapnya