Pemerintah apresiasi keputusan PTUN tolak gugatan HTI

Senin, 7 Mei 2018 18:31 Reporter : Supriatin
Pemerintah apresiasi keputusan PTUN tolak gugatan HTI Sekretaris Kabinet Pramono Anung. ©2017 merdeka.com/titin supriatin

Merdeka.com - Pemerintah mengapresiasi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status badan Hukum HTI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah tidak salah membubarkan HTI.

"Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sudah benar. Karena indikasi terhadap ketidakpatuhan, ketidaktaatan terhadap ideologi Pancasila itu kan nampak dan itu terbuka," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini memastikan, pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap gugatan HTI. Apa yang sudah diputuskan PTUN bersifat kredibel.

"PTUN adalah lembaga yudikatif tertinggi yang kredibel dan independen, yang memutuskan. Pemerintah sama sekali tidak campur tangan terhadap hal itu," ucapnya.

Pramono berharap dengan adanya keputusan PTUN, eks HTI kembali berorganisasi seperti biasa saja. Bergabung dengan partai siapa pun asal bertujuan untuk membangun bangsa.

"Partai siapa pun monggo, bergabung dengan ormas keagamaan juga monggo. Yang penting sebagai elemen bangsa, mereka bersama-sama untuk membangun bangsa ini," kata dia.

Pada Senin (7/5) pagi, PTUN menolak gugatan HTI. Majelis hakim menilai, surat keputusan Kemenkum HAM yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini