Merdeka.com - Insiden dugaan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) membuat PDIP bergerak cepat. DPC PDIP Lamongan memnutuskan untuk membentuk satgas untuk memantau pelaksanaan dan pencairan dana PKH untuk masyarakat.

"Kami akan membuat satgas untuk memantau pelaksanaan dan pencairan PKH untuk masyarakat," kata Sekertaris DPD PDIP Lamongan, Saim kepada Merdeka.com, Sabtu (28/4).

Saim mengatakan, kasus PKH yang terjadi di Lamongan merupakan insiden politik yang memalukan. Menurut dia, kasus seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi ditengah masyarakat yang akan melakukan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Karena, apa yang terjadi saat ini bisa mencidrai proses demokrasi yang selama ini berjalan dengan baik di wilayah Jawa Timur.

Untuk itu, Saim meminta supaya Panwaslu menuntaskan persoalan dugaan penyimpangan kewenangan ini hingga tuntas. Jika perlu, lanjut dia, Menteri Sosial RI segera turun lapangan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Artinya, Menteri Sosial menurunkan tim untuk melakukan investgasi, apakah pemerbitaan di daerah tersebut benar-benar terjadi atau hanya settingan belaka.

"Menteri harus turun untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai diam begitu saja," ujarnya.

Bisa juga Menteri, ucap dia, memanggil bawahannya untuk melakukan kroscek lapangan supaya kasus ini tuntas. Atau bisa juga Menteri menghentikan sementara penyaluran PKH kepada masyarakat yang menerima manfaat. Penghentian sementara ini bertujuan untuk menghindari praktek-praktek kecurangan dalam proses pemilihan gubernur.

Jujur, aku Saim, ketika melihat kondisi lapangan di desa-desa sewaktu pembagian kartu PKH, ada kesan proses pemberian dilakukan secara tersetruktur. Hal ini bisa diketahui dengan keberadaan kartu PKH dan stiker pasangan calon (Paslon) nomor urut satu, bergambar Khofifah Indar Parawansa-Emil E. Dardak menjadi satu.

Kondisi ini jelas yang dirugikan adalah paslon nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Apalagi, pembagian kartu PKH dan stiker disertai dengan ajakan untuk memilih salah satu paslon. “Kondisi kartu PKH dan stiker menjadi satu amplop. Inikan sudah terencana dengan baik,” terang Saim.

Fakta ini semakin menguatkan kalau salah satu paslon ingin menang dengan cara apapun. Meskipun proses kemenangan dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, untuk itulah solusi untuk membuat satgas sebagai bentuk pengawasan pembagian kartu PKH menjadi terobosan menarik.

"Saya yakin satgas ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan intruksi dari kita," tegas Saim, juga Wakil Ketua DPRD Lamongan ini.