PBNU: Yang mendirikan republik ini Banser
Merdeka.com - Sejak kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat pada Senin (22/10) lalu, muncul petisi di situs change.org untuk pembubaran Banser. Hal yang dipersoalkan ialah kalimat Tauhid yang tertulis dalam bendera tersebut. Pembakaran itu dinilai menistakan kalimat Tauhid.
Menanggapi petisi ini, Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini mengatakan, usulan pembubaran Banser ialah hal yang ahistoris. Banser, kata dia, memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
"Banser pendiri republik. Yang membubarkan Banser ya ahistoris. Yang mendirikan republik ini ya Banser. Yang mendirikan Republik ini Banser," jelasnya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).
Mantan Menteri PDT ini mengatakan, Banser ikut berjuang untuk republik ini pada masa kolonialisme. Termasuk juga ikut terlibat dalam penumpasan PKI.
"Sahamnya besar Banser. Peristiwa PKI juga Banser yang melakukan penumpasan sejarah yang begitu rupa besar. Banser ini komisaris bangsa," terangnya.
Petisi pembubaran ini juga menurutnya berunsur politis. Karena kesalahan beberapa orang ditimpakan kepada organisasi. Seperti diketahui, sampai malam ini, petisi telah ditandatangani 125 ribu orang.
"Itu yang saya bilang politik di situ. Salah satu orang ditimpakan kepada masalah organisasi, hal yang lain," jelasnya.
Agar masalah ini tak dibawa ke politik, Helmy mengatakan polisi harus bertindak cepat. Sehingga situasi menjadi tenang dan tak muncul keributan di tengah masyarakat.
"Saya kira ini kita percayakan kepada polisi untuk melakukan mengambil tindakan. Kami harap tidak ditarik ke politik. Menenangkan situasi," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemungutan suara di luar negeri berjalan lebih dulu namun, penghitungan dibarengi dengan di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaSurat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca SelengkapnyaPemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.
Baca Selengkapnya