Pantaskah kasus korupsi Dinasti Atut disebut musibah?

Merdeka.com - Setelah beberapa hari menghilang, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggelar istigasah di Masjid Baitussolihin, Kota Serang. Dalam sambutannya, Ratu Atut meminta para jemaah untuk mendoakan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, yang kini ditahan KPK karena tersangkut kasus suap.

"Istigasah ini dalam rangka peringatan HUT Banten ke-13 dan meminta doa dan keikhlasannya atas musibah yang menimpa keluarga besarnya, khususnya adik saya Tubagus Chaeri Wardana agar diberikan ketabahan dan kemudahan dalam proses hukumnya" ujar Ratu Atut dalam sambutannya, Senin (7/10).

Tubagus atau biasa dikenal dengan Wawan ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu tersangkut kasus suap terkait sengketa Pilkada Lebak yang disidangkan di MK. Wawan diduga menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar agar Pilkada Lebak dilakukan pemilihan ulang. Dalam kasus ini, Ratu Atut juga dicegah KPK ke luar negeri.

Ratu Atut menggunakan kata musibah untuk menggambarkan kasus dugaan suap yang menjerat korupsi. Pantaskah kata musibah digunakan untuk kasus ini?

"Penggunaan kata musibah ini tidak tepat. Ini kan pelanggaran hukum, apalagi memanfaatkan masyarakat seperti istigasah," kata dosen hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril kepada merdeka.com, Selasa (8/10).

Aktivis pusat kajian antikorupsi UGM ini menambahkan KPK harus berani mengusut seluruh korupsi di Banten yang dilakukan Dinasti Atut. Apalagi sejumlah LSM antikorupsi sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di Banten seperti korupsi Bansos dan Hibah. Sudah lama kasus-kasus ini tak diketahui perkembangannya.

"Saya kira ini jadi momen. KPK harus lebih serius menindaklanjutinya," tegas Oce.