Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN: Pemerintah harus anggap kejahatan pornografi bagian dari darurat negara

PAN: Pemerintah harus anggap kejahatan pornografi bagian dari darurat negara Ilustrasi porno. ©shutterstock.com/dencg

Merdeka.com - Konten porno yang terdapat di aplikasi Whatsapp (WA) sekarang tengah ramai di perbincangkan. Menyoroti hal itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher mengatakan pemerintah harus menganggap kejahatan pornografi sebagai sesuatu keadaan darurat negara.

"Pemerintah harus anggap kejahatan pornografi ini bagian dari darurat negara," kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Menurutnya kenakalan remaja saat ini sudah terlampau besar. Sebab itu perlu ada evaluasi regulasi yang terkait dengan situs porno.

"Perlu reevaluasi pada regulasi yang dianggap terlalu permisif hadirnya situs porno. Pencegahannya kan tidak terlalu masif sehingga kita anggap kenakalan remaja sudah sangat luar biasa," ungkapnya.

Dia meminta pada pemerintah segera memblokir konten porno yang terdapat dalam aplikasi WA. Karena, kata Ali, jika tidak segera diblokir akan merugikan anak bangsa.

"Harus blokir dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu, jangan biarkan berjalan tanpa evaluasi. Kalau blokir oke tanggal sekian lalu dievaluasi," ucapnya.

Untuk diketahui, penggunaan WA dihebohkan dengan adanya konten porno berformat gif di dalam aplikasi Whatsapp.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Minta Partai Politik Perhatikan Keamanan Pemasangan APK di Jalan Layang

Polisi Minta Partai Politik Perhatikan Keamanan Pemasangan APK di Jalan Layang

Khususnya terhadap siapa yang ditugaskan memasang APK agar memperhatikan keselamatan pengendara.

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Berbuka Puasa Prajurit TNI Memperlihatkan Pos Penjagaan di Papua, Netizen Sebut 'Cantik Sekali Pemandangannya'

Jelang Berbuka Puasa Prajurit TNI Memperlihatkan Pos Penjagaan di Papua, Netizen Sebut 'Cantik Sekali Pemandangannya'

Momen ngabuburit prajurit TNI yang bertugas di Papua saat menunggu waktu berbuka puasa.

Baca Selengkapnya
Ini Penampakan Surat Suara 20 Tahun Lalu, Ada 5 Paslon Capres dan Cawapres

Ini Penampakan Surat Suara 20 Tahun Lalu, Ada 5 Paslon Capres dan Cawapres

Pada Pemilu 2004, pertama kalinya rakyat memiliki hak suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Jemput Prabowo

Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggaran Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Jemput Prabowo

Nana Sudjana menyambut rombongan Prabowo dan tim kampanyenya terlihat dari foto yang beredar melalui aplikasi WhatsApp grup.

Baca Selengkapnya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya