Ombudsman Jateng Selidiki PPDB di Tegal dan Klaten Diduga Pungli
Merdeka.com - Tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah menduga pengelola sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Klaten, terindikasi melakukan pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.
Pungutan itu meliputi mewajibkan peserta PPDB membeli seragam sekolah dengan mematok harga Rp820.000-860.000 hingga menahan rapor siswa.
"Tim sedang melakukan investigasi di sekolah negeri Tegal dan Klaten. Jika terbukti pungli yang dilakukan pengelola sekolah tersebut bisa kena sanksi berat mala administrasi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI Jateng, Sabarudin Hulu di Semarang, Rabu (26/6).
Menurutnya, seharusnya sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 orangtua murid tidak dikenai biaya seragam sekolah sepersen pun. Sedangkan untuk kasus lainnya, tim juga mendapati SMP di Klaten kedapatan menahan rapor siswa.
"Jadi untuk kasus di Klaten sendiri, kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Kita akan bicarakan permasalahannya apa hingga menahan raport siswa. Jika kalau benar, ini sudah kategori pelanggaran berat," jelasnya.
Usai melakukan investigasi oleh tim, pihaknya segera melakukan evaluasi untuk merekomendasikan sanksi.
"Kita masih menunggu, mudah-mudahan hasilnya keluar minggu ini. Agar bisa memutuskan sanksi kepada inspektorat dan dinas terkait," tutup Sabarudin Hulu.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaBerangkat dari keluarga sederhana, sang dosen hingga kini tak menyangka dirinya mampu mencapai titik puncak.
Baca SelengkapnyaPolres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemungutan suara tertunda di 17 TPS di Jakarta Utara akibat banjir yang melanda kawasan tersebut, pada hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaBelasan Pelajar Pelaku Tawuran di Tangerang Ditangkap Polisi, Celurit hingga Pedang Disita
Baca SelengkapnyaPerbuatan cabul dilakukan oknum polisi hingga berulang-ulang. Dari korban masih duduk di bangku sekolah dasar hingga ia menginjak kelas 9 SMP
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaLantaran upaya diversi yang dilakukan pihak Kepolisian tidak menemui kesepakatan antara korban dengan 8 anak berhadapan hukum (ABH).
Baca Selengkapnya