Ombudsman endus kejanggalan dalam penggerebekan gudang beras PT IBU

Kamis, 27 Juli 2017 12:05 Reporter : Anggie Arista
Ombudsman endus kejanggalan dalam penggerebekan gudang beras PT IBU Gudang beras. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan turut menyelidiki kasus penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, pihaknya akan mengundang beberapa pihak yang terkait kasus ini. Sebab, Ombudsman mencium ada kejanggalan dalam kasus penggerebekan gudang beras ini.

"Kalau hari ini kita sebenarnya mengundang pihak Satgas pangan, Kabareskrim yang akan datang, KPPU dan Kementerian Perdagangan. Kemarin kita sudah mengundang beberapa pihak termasuk dari Kementerian Pertanian, Indef, BPS, Bulog, BSN, Kementerian Sosial, beberapa pihak yang berkaitan dengan konsen dengan kasus ini," kata Lely sebelum melakukan pemeriksaan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).

Lely belum mau membeberkan akan hasil pertemuan dengan beberapa pihak terkait penggerebkan gudang beras ini. Dia berjanji setelah semua pihak memberi penjelasan, Ombudsman akan menyampaikan hasil pemeriksaannya ke publik.

"Belum ada kesimpulan, kita masih melakukan pendalaman dan dua hari lalu PT Ibu juga sudah kita undang kita panggil untuk memberikan penjelasan-penjelasan, jadi ya sampai hari ini kita masih melakukan pendalaman. Statusnya belum pemanggilan," ujarnya.

Ombudsman sendiri, lanjut Lely, melihat kejanggalan dari penggerebekan Gudang beras yang dilakukan Kamis (20/7) kemarin. Oleh karena itu, hari ini dilakukan pemeriksaan lanjutan dan Ombudsman akan maraton mengungkap kasus ini dari sisi prosedur serta sudut pandang kebijakan.

"Ombusman menilai dari prosedur satu. Tentu ada tiga hal yang kita lihat, Pertama dari prosedur penggerebekannya itu sendiri, jadi kewajiban Ombusman dalam UU melihat potensi-potensi apakah ada maladministarsi dari setiap prosedur hukum yang dilakukan, Kedua, kebijakannya sendiri, jadi kita akan melakukan semacam uji terhadap kebijakannya," jelas Lely.

"Kemudian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana proses dari keseluruhan kasus ini dari prosedur penggerebekannya kemudian dari aspek-aspek memang itu wajar atau tidak dilakukan," tandasnya.


[msh]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini