Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konfrensi Besar (Konbes) di Pesantren Huda al Azhar Citangkolo Kujangsari, Kota Banjar, Jawa Barat, 28 Febuari 2019.

Menurut Dewan Penasehat PB Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah (PPKN), Choirul Anam, gawe besar yang digelar PBNU itu tercium aroma politis. Hal ini diketahui setelah pihaknya membaca beberapa materi kegiatan, yang tidak membahas masalah organisasi dan keagamaan.

Padahal, kata Cak Anam –sapaan Choirul Anam— ada banyak persoalan yang harus dibahas di Munas Alim Ulama dan Konbes NU tersebut. Misalnya, kasus pergantian Rais Aam PBNU dari KH Ma'ruf Amin ke KH Miftachul Ahyar, karena maju Cawapres mendampingi Capres Joko Widodo (Jokowi).

"(Rais Aam PBNU) sekarang kosong setelah ditinggal 'melompat' Kiai Ma'ruf (jadi Cawapres)," kata Cak Anam di sela bedah buku berjudul: NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, yang digelar di Gedung Astranawa, Jalan Gayungsari, Surabaya, Selasa (26/2).

"Jadi ini harus dibahas di Munas, mengganti atau mengangkat Rais Aam yang baru. Harus ada. Kalau enggak bahaya! Kan kosong. Orang mengatakan: Lho kan Kiai Mifta (Miftachul Ahyar) jadi pejabat Rais Aam?" sambungnya.

Menurut Cak Anam, pergantian dari Kiai Ma'ruf ke Kiai Mifta itu menyalahi Pasal 48 ayat (1) AD/ART NU Bab XV, yang menyebut bahwa apabila Rais Aam berhalangan tetap, maka wakil Rais Aam menjadi penggantinya.

"Maknanya berhalangan tetap atau tafsir berhalangan tetap, itu wafat, meninggal. Lha Kiai Ma'ruf ini kan sehat, malah ditukar tempat di Mustasyar. Itu ndak ada aturan, ndak boleh, itu namanya akal-akalan," tegasnya.

"Itu termasuk PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap aturan ADART, bahwa tukar tempat wakil Rais Aam menjadi Rais Aam, Rais Aamnya menjadi Mustaysar itu akal-akalan, ndak ada, ndak ada aturan," sambungnya.

Lalu Cak Anam menyontohkan saat Rais Aam KH Bisri Syansuri wafat pada 1980 dan digantikan KH Aly Ma'shum melalui Munas Alim Ulama Kaliurang, dan wafatya Rais Aam KH MA Sahal Mahfudh di 2013, digantikan KH Mustofa Bisri (Gus Mus). "Itu kalau Rais Aam berhalangan tetap, berhalangan tetap itu wafat, meninggal."

Terburuk dalam Sejarah NU

Persoalan lain yang juga harus dibahas di Munas dan Konbes NU, yaitu masalah Muktamar Jombang, yang menurut Cak Anam, merupakan Muktamar terburuk dalam sejarah NU.

Dia menjelaskan, Munas dan Konbes NU merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar berdasarkan Pasal 74 dan 75 AD/ART NU Bab XX. "Artinya, putusan Munas maupun Konbes berkekuatan mengikat bagi seluruh level kepengurusan NU formal struktural," jelasnya.

Masih menurut Cak Anam, Munas itu membicarakan masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. "Sementara Konbesnya itu membicarakan masalah Muktamar, termasuk Muktamar Jombang, Muktamar terburuk dalam sejarah NU," tegasnya.